Keberlanjutan dan kredibilitas perusahaan kini diukur salah satunya melalui Environmental, Social, and Governance (ESG). Namun, meningkatnya perhatian publik terhadap praktik ESG memunculkan tantangan baru berupa greenwashing, yakni praktik mengklaim diri ramah lingkungan atau berkelanjutan tanpa didukung implementasi nyata.
Komitmen Nyata atau Greenwashing?
Isu ini menjadi tema utama dalam diskusi bertajuk âDi Balik ESG: Komitmen Nyata atau Greenwashing?â yang diselenggarakan Good News From Indonesia (GNFI) bersama Perhumas di Philip Kotler Theater, MarkPlus Main Campus, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Diskusi menghadirkan tiga perspektif berbeda, yakni dari praktisi komunikasi ESG, pelaku industri, serta pemerintah.
Wakil Ketua Perhumas sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Indonesian ESG Professional Association (IPEA), Dian Agustin Nuriman, menegaskan bahwa ESG tidak boleh dipandang sekadar alat membangun citra perusahaan. Menurutnya, perusahaan memang membutuhkan ESG untuk menjaga reputasi, tetapi komunikasi yang dilakukan harus didukung bukti nyata agar tidak dianggap sebagai greenwashing.
Pentingnya Implementasi Nyata
âKeberhasilan ESG bukan diukur oleh seberapa banyak perusahaan berbicara tentang keberlanjutan, tetapi seberapa besar publik percaya bahwa sustainability itu benar-benar dijalankan,â ujar Dian. Ia menceritakan pengalamannya saat terlibat dalam pembangunan Pulau Umang Resort di Ujung Kulon pada 2003. Sejak awal proyek, pengembangan bisnis dilakukan bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pertanian, perikanan, hingga program adopsi pohon yang melibatkan tamu hotel.
Untuk membangun kepercayaan publik, Dian memperkenalkan Trust Framework yang terdiri atas lima prinsip, yakni Transparency, Responsibility, Understand Stakeholders, Show Evidence, dan Two-Way Engagement. âJangan hanya membuat program, tetapi tampilkan progresnya. Misalnya melalui microsite sehingga publik bisa melihat perkembangan program, jumlah pohon yang ditanam, hingga siapa saja yang berpartisipasi,â katanya.
Contoh Implementasi ESG yang Baik
Senior Director Public Affairs and Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, mengatakan perusahaan tidak menutup mata terhadap kritik publik, tetapi justru menjadikannya sebagai dorongan untuk meningkatkan transparansi. Menurutnya, praktik ESG tidak boleh diposisikan sebagai program CSR yang berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan.
Ia menjelaskan bahwa di Danone Indonesia, target-target keberlanjutan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyusunan strategi perusahaan sesuai dengan roadmap bisnis Danone Impact Journey, mulai dari pengurangan penggunaan plastik, konservasi air, emisi, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Danone juga secara sukarela menerbitkan Sustainability Report berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) yang diawali dengan proses materiality assessment bersama para pemangku kepentingan.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Kesepakatan antara Danone, Perhumas, dan Bappenas menunjukkan komitmen nyata untuk mengimplementasikan ESG dalam bisnis. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama. Jalan panjang masih harus ditempuh untuk mencapai keberlanjutan yang sebenarnya, namun langkah awal yang konkret seperti ini patut diapresiasi dan ditiru.
Ke depannya, perusahaan harus terus meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam implementasi ESG. Dengan demikian, praktik ESG tidak hanya menjadi klaim, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, peran aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya keberlanjutan yang sebenarnya.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2026/07/16/danone-perhumas-dan-bappenas-sepakat-esg-harus-dibuktikan-bukan-diklaim, without altering the facts of the original article.
