Banyak Perjanjian Leasing yang Tidak Sesuai Aturan OJK dan UU, HLKI Sebut Konsumen Sering Dirugikan
Polemik penarikan kendaraan oleh debt collector dinilai tidak hanya dipicu oleh persoalan tunggakan cicilan. Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, Firman Turmantara, menilai akar persoalan juga terdapat pada isi perjanjian pembiayaan atau leasing yang diduga masih memuat klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Kronologi: Perjanjian Leasing yang Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan
Firman mengatakan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukannya terhadap berbagai perjanjian pembiayaan, masih banyak kontrak leasing yang diduga melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ia mengungkapkan bahwa hampir semua perjanjiannya bertentangan dengan ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal tersebut.
“Saya sudah mempelajari beberapa perjanjian leasing. Biasanya saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengumpulkan perjanjian leasing. Saya pelajari, hampir semua, kalau tidak dikatakan semua, perjanjiannya bertentangan dengan ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” ujar Firman.
Mengapa Perjanjian Leasing Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan?
Firman menuturkan bahwa perjanjian leasing seringkali memuat klausula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Klausula tersebut biasanya melibatkan penindakan yang tidak adil kepada konsumen. Ia mengatakan bahwa perjanjian leasing seringkali memuat klausula yang memberikan hak yang lebih besar kepada pemberi pinjaman daripada yang seharusnya.
“Hanya dengan membaca perjanjian leasing, konsumen sudah bisa merasakan bahwa mereka sedang dirugikan. Mereka tidak bisa memahami apa yang mereka terima, karena perjanjian leasing yang mereka dapatkan tidak transparan,” kata Firman.
Dampak: Konsumen Dirugikan Oleh Perjanjian Leasing
Firman menuturkan bahwa perjanjian leasing yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat menyebabkan konsumen dirugikan. Konsumen dapat kehilangan hak-haknya dan harus membayar biaya yang tidak adil. Ia mengatakan bahwa perjanjian leasing yang tidak transparan dapat menyebabkan konsumen tidak dapat memahami apa yang mereka terima.
“Konsumen harus dapat memahami apa yang mereka terima. Mereka harus dapat memahami apa yang mereka bayar dan apa yang mereka dapatkan. Namun, perjanjian leasing yang tidak transparan dapat menyebabkan konsumen tidak dapat memahami apa yang mereka terima,” kata Firman.
Penutup
Dalam kesimpulan, perjanjian leasing yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat menyebabkan konsumen dirugikan. Konsumen harus dapat memahami apa yang mereka terima dan apa yang mereka bayar. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam perjanjian leasing untuk memastikan bahwa konsumen dapat memahami apa yang mereka terima. Demikian informasi yang dapat disampaikan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1179029/sering-bikin-rugi-konsumen-hlki-sebut-banyak-perjanjian-leasing-tidak-sesuai-aturan-ojk-dan-uu, without altering the facts of the original article.
