**Pak Menteri, Belajarlah dari Falsafah Luhur Orang Sulawesi yang Menginspirasi** Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, baru-baru ini menegur langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terkait lambannya perkembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar. Teguran ini disampaikan Zulhas saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Merah Putih di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Selasa/04-08-2026). Namun, penjelasan dari Pemerintah Kota Makassar kemudian menunjukkan bahwa persoalan PSEL jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pemerintah Kota Makassar menjelaskan bahwa perubahan lokasi, penyempurnaan dokumen, tahapan pengadaan, hingga berbagai ketentuan regulasi membuat proses tidak dapat dipercepat hanya melalui instruksi. Sederhananya, keterlambatan bukan semata-mata persoalan political will dan keputusan Walikota, melainkan juga konsekuensi dari prosedur pemerintahan yang wajib dipenuhi yang sebagian berada di luar kewenangan Pemkot Makassar. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** * Perubahan lokasi PSEL memerlukan perijinan yang lebih kompleks. * Penyempurnaan dokumen membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memastikan kevalidan dan keabsahan data. * Tahapan pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang lebih lama untuk memastikan kualitas dan keamanan. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Kesalahpahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hal yang umum terjadi dalam hubungan antara keduanya. Michael Lipsky dalam teori Street-Level Bureaucracy menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan di lapangan hampir selalu menghadapi kenyataan yang lebih rumit dibandingkan gambaran yang terlihat dari tingkat pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Program yang di atas kertas tampak sederhana dapat berubah menjadi rangkaian persoalan administratif, teknis, hukum, dan sosial ketika mulai diimplementasikan. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyadari bahwa jarak antara perumus kebijakan dan pelaksana sering kali melahirkan perbedaan cara melihat persoalan. Semakin jauh jarak itu maka semakin besar kemungkinan muncul penilaian yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang lebih efektif dan transparan antara keduanya untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan. Dalam birokrasi, ketegasan adalah kebutuhan. Seorang pemimpin memang dituntut memastikan setiap program berjalan sesuai target waktu, volume, dan kualitas. Namun, ketegasan hanya akan menghasilkan solusi apabila didahului oleh pemahaman yang utuh terhadap kondisi yang dihadapi. Sebaliknya, ketika peringatan diungkapkan sebelum akar masalah dipahami maka yang hadir bukan hanya resiko salah sasaran tetapi juga kondisi antar-elemen akan terganggu.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/opini/1846831/pak-menteri-belajarlah-falsafah-luhur-orang-sulsel, without altering the facts of the original article.
