**Wali Kota Medan Minta Bapenda Evaluasi Realisasi PBB, Merosotnya Kinerja Bapenda Tidak Dapat Dibiarkan** **Momen Penentu di Menit Akhir** Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Medan hingga pertengahan 2026 masih jauh dari target. Penerimaan tercatat baru mencapai Rp238,55 miliar atau 29,61 persen dari target Rp805,71 miliar. Capaian ini merosot dibandingkan periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya. Pada periode yang sama 2025, realisasinya telah mencapai 41,21 persen, sedangkan pada 2024 sebesar 32,24 persen. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Menurut Rico Waas, masih terdapat Surat Pinalti Pajak (SPPT) yang tidak sampai kepada wajib pajak. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Strategi jemput bola dan pendekatan langsung kepada masyarakat harus diperkuat agar kepatuhan pembayaran pajak meningkat. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Rico menegaskan bahwa rendahnya realisasi PBB dan BPHTB tidak semestinya berhenti pada persoalan capaian angka. Pemko Medan perlu mengevaluasi efektivitas target, sistem pendataan, pola penagihan hingga kinerja pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerimaan tersebut. “Karena itu, rendahnya realisasi PBB dan BPHTB tidak semestinya berhenti pada persoalan capaian angka,” katanya. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Pemko Medan perlu membangun kemandirian fiskal dan tidak terus bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), terutama di tengah potensi perubahan maupun pengurangan alokasi transfer dari pemerintah pusat. “Seluruh perangkat daerah harus mampu meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun,” ujar Rico. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Medan. Realisasi PBB Medan hingga 13 Juli 2026 tercatat Rp238,55 miliar atau 29,61 persen dari target Rp805,71 miliar. Padahal, pada periode yang sama 2025 realisasinya telah mencapai 41,21 persen, sedangkan 2024 sebesar 32,24 persen. Pada periode yang sama 2024, realisasinya telah mencapai 32,24 persen. Berdasarkan data yang dihimpun, hingga 13 Juli 2026, realisasi BPHTB tercatat Rp319,98 miliar atau 48,61 persen dari target Rp658,42 miliar. Bapenda diminta tidak hanya menunggu wajib pajak datang melakukan pembayaran. Pada kesempatan tersebut, Rico mengingatkan bahwa strategi jemput bola dan pendekatan langsung kepada masyarakat harus diperkuat agar kepatuhan pembayaran pajak meningkat. Terlebih, hingga pertengahan tahun, realisasi PBB bahkan belum mencapai sepertiga dari target yang telah ditetapkan. Rico menegaskan bahwa distribusi SPPT tidak boleh dipandang sebatas persoalan administratif. Sebab, SPPT menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan wajib pajak mengetahui besaran kewajiban pajaknya. Karena itu, Bapenda diminta tidak hanya menunggu wajib pajak datang melakukan pembayaran. Pada kesempatan tersebut, Rico mengingatkan bahwa strategi jemput bola dan pendekatan langsung kepada masyarakat harus diperkuat agar kepatuhan pembayaran pajak meningkat. Pada saat yang sama, Rico menekankan bahwa rendahnya realisasi PBB dan BPHTB tidak semestinya berhenti pada persoalan capaian angka. Pemko Medan perlu mengevaluasi efektivitas target, sistem pendataan, pola penagihan hingga kinerja pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerimaan tersebut. “Karena itu, rendahnya realisasi PBB dan BPHTB tidak semestinya berhenti pada persoalan capaian angka,” katanya. Tidak hanya itu, Rico juga menekankan bahwa Pemko Medan perlu membangun kemandirian fiskal dan tidak terus bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), terutama di tengah potensi perubahan maupun pengurangan alokasi transfer dari pemerintah pusat. “Seluruh perangkat daerah harus mampu meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun,” ujar Rico. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Medan. Dalam kesimpulan, Wali Kota Medan menekankan bahwa Bapenda harus segera melakukan evaluasi terhadap realisasi PBB dan BPHTB. Pemko Medan perlu melakukan evaluasi efektivitas target, sistem pendataan, pola penagihan hingga kinerja pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerimaan tersebut. Dengan demikian, Pemko Medan dapat meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian fiskal.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://medan.tribunnews.com/cetak/1806611/realisasi-pbb-medan-merosot-wali-kota-medan-minta-bapenda-lakukan-evaluasi, without altering the facts of the original article.
