**Pembangunan Daerah di Kalsel Menyusut, KUPA dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi** **Momen Penentu di Menit Akhir** Pembangunan daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diharapkan mengalami akselerasi pada paruh kedua tahun anggaran 2026 ini, kini terancam gagal. Kas daerah sedang mengalami “perdarahan fiskal” akibat kebijakan efisiensi dan pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat. Daerah dituntut mandiri melayani publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur, namun secara realita ketergantungan fiskal terhadap dana pusat masih tinggi. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Pemerintah pusat telah melakukan efisiensi dan mengalihkan prioritas anggaran nasional demi mendanai program-program strategis baru seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kopes Desa. Akibatnya, daerah menjadi pihak pertama yang terdampak langsung. Daerah terjebak dalam situasi dilematis: pendapatan transfer menurun, sementara beban belanja wajib untuk urusan pegawai, pelayanan dasar, hingga pelaksanaan instruksi pusat justru terus meningkat. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Efek domino dari defisit KUPA ini sangat terprediksi: mandeknya pembangunan fisik dan layanan publik non-prioritas. Saat ruang fiskal menyusut, pemerintah daerah secara otomatis akan melakukan rasionalisasi belanja. Belanja modal, seperti perbaikan infrastuktur jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, pemeliharaan jembatan, dan irigasi pertanian, biasanya menjadi sektor pertama yang dikorbankan demi mengamankan belanja pegawai dan operasional wajib. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Sampai saat ini, sebagian besar daerah masih bisa bernapas lega karena mampu menutupi defisit APBD Perubahan dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun anggaran sebelumnya. Namun, mengandalkan SiLPA sebagai instrumen penyelamat jangka pendek bukanlah strategi yang sehat bagi keberlanjutan fiskal daerah. Jika efisiensi dari pusat terus menekan dana transfer di tahun-tahun mendatang, tabungan daerah ini dipastikan akan habis tergerus. Oleh karena itu, kini saatnya daerah benar-benar mengencangkan ikat pinggang dengan menghapus perjalanan dinas atau rapat-rapat yang tidak urgen. Di sisi lain, Pemerintah pusat perlu meninjau ulang formula efisiensi ini agar agenda nasional tidak mengorbankan hajat hidup masyarakat di tingkat daerah.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://banjarmasin.tribunnews.com/kolom/1371506/kupa-dan-pembangunan-daerah-yang-menyusut, without altering the facts of the original article.
