Meski Tetap Jalan, Komisi XI Desak MBG Perketat Tata Kelola
Pemerintah Indonesia terus memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun ada kritik mengenai tata kelolah yang masih perlu diperbaiki. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pembenahan tata kelola MBG. Hal ini bertujuan agar pelaksanaannya semakin transparan dan akuntabel.
Pembenahan tata kelola MBG diperlukan karena program ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, seluruh prosesnya harus memiliki standar dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. “Pemerintah memutuskan ada perbaikan, tetapi tidak akan menutup Program MBG karena ini adalah janji kampanye Presiden Prabowo,” kata Misbakhun.
Misbakhun menjelaskan bahwa pembenahan tata kelola MBG merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas program. Menurutnya, MBG merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto. “Pemerintah tidak akan menghentikan program tersebut meski pembenahan tata kelola sedang dilakukan,” tambahnya.
Pembenahan tata kelola MBG juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. “Seluruh prosesnya harus memiliki standar dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Misbakhun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa pembenahan tata kelola MBG tidak akan menutup program tersebut. “Pemerintah tidak akan menghentikan program tersebut meski pembenahan tata kelola sedang dilakukan,” kata Misbakhun. Pembenahan tata kelola MBG merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas program dan memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Pemerintah terus memastikan kelancaran MBG meskipun ada kritik mengenai tata kelolah yang masih perlu diperbaiki. Pembenahan tata kelola MBG bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. “Seluruh prosesnya harus memiliki standar dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Misbakhun.
Pemerintah tidak akan menghentikan program MBG meski pembenahan tata kelola sedang dilakukan. Pembenahan tata kelola MBG merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas program dan memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Demikian informasi mengenai pembenahan tata kelola MBG.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/news/read/8266670/mbg-tetap-jalan-komisi-xi-minta-tata-kelola-diperketat, without altering the facts of the original article.
