DPRD Kota Bogor kembali menjadi pusat perhatian publik ketika pada hari Jumat, 17 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor mengangkat isu penggunaan anggaran daerah dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Fokus utama DPRD Kota Bogor adalah pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 73 miliar serta skema pembiayaan operasional Biskita Trans Pakuan.
SiLPA Rp 73 Miliar: Titik Puncak Kritik DPRD Kota Bogor
SiLPA, yang merupakan selisih antara anggaran yang dialokasikan dan yang sebenarnya terpakai, menandai sebuah peringatan bagi Pemerintah Kota Bogor. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, tingginya angka SiLPA menandakan masih ada program dan anggaran yang belum terealisasi secara optimal. “Efisiensi anggaran tetap harus menjadi perhatian. Jangan sampai ada anggaran yang sudah dialokasikan, tapi tidak terserap secara optimal,” ujar Rusli pada rapat tersebut.
DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa anggaran daerah semestinya dapat digunakan untuk membiayai program prioritas dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, SiLPA menjadi indikator penting yang menunjukkan adanya potensi pemborosan atau ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja. Dengan sisa lebih sebesar Rp 73 miliar, DPRD Kota Bogor menilai bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan belanja.
Biskita Trans Pakuan: Evaluasi Skema Pembiayaan Operasional
Selain menyoroti SiLPA, DPRD Kota Bogor juga mengangkat isu skema pembiayaan operasional Biskita Trans Pakuan. Menurut Rusli, pola penghitungan subsidi transportasi massal perlu dievaluasi agar penggunaan APBD lebih efisien. Selama ini, pembiayaan operasional Biskita dihitung berdasarkan jarak tempuh, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penumpang yang menempuh jarak lebih jauh. DPRD Kota Bogor menuntut agar pemerintah Kota Bogor meninjau kembali mekanisme subsidi dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti frekuensi perjalanan, kapasitas armada, dan kebutuhan masyarakat.
Reaksi dari pihak pemerintah masih belum jelas, namun DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga kota. Evaluasi terhadap Biskita Trans Pakuan juga dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dampak Politik Lokal dan Ketegangan Antar Pihak
Perdebatan di DPRD Kota Bogor menimbulkan ketegangan politik lokal. Pihak pemerintah Kota Bogor diharapkan untuk menanggapi kritik ini dengan transparan dan proaktif. Di sisi lain, DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa kritik tersebut bukan sekadar kritik semata, melainkan upaya memperkuat mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Ketegangan ini juga mencerminkan dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif di tingkat kota. DPRD Kota Bogor berperan sebagai pengawas, sementara pemerintah kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Konflik ini menandai pentingnya dialog konstruktif antara kedua pihak demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas.
Reaksi Warga dan Harapan untuk Transparansi
Warga Kota Bogor, terutama yang bergantung pada transportasi publik, menunggu klarifikasi dan perbaikan dari pemerintah. Mereka berharap bahwa evaluasi skema subsidi Biskita Trans Pakuan dan perbaikan perencanaan anggaran akan menghasilkan layanan transportasi yang lebih adil dan efisien. Transparansi dalam penggunaan APBD juga menjadi harapan utama, sehingga publik dapat memahami bagaimana dana daerah dialokasikan dan digunakan.
Selain itu, perdebatan ini menyoroti pentingnya peran DPRD Kota Bogor dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan menyoroti SiLPA dan skema Biskita, DPRD Kota Bogor menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah.
Langkah Selanjutnya: Perbaikan Perencanaan dan Pengawasan
Untuk menanggapi kritik, Pemerintah Kota Bogor diharapkan segera melakukan revisi perencanaan belanja, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan skema subsidi transportasi. DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua stakeholder, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas independen.
Perbaikan perencanaan dan pengawasan juga mencakup peningkatan kapasitas teknis bagi aparat pemerintah untuk mengelola anggaran. Hal ini akan meminimalkan risiko terjadinya SiLPA di masa depan dan memastikan bahwa setiap program yang direncanakan dapat terwujud sesuai tujuan.
Kesimpulan: DPRD Kota Bogor sebagai Penjaga Akuntabilitas
DPRD Kota Bogor memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Dengan menyoroti SiLPA Rp 73 miliar dan evaluasi skema Biskita Trans Pakuan, DPRD Kota Bogor menegaskan komitmen untuk meningkatkan efisiensi belanja dan transparansi. Meskipun perdebatan ini menimbulkan ketegangan politik lokal, ia juga membuka ruang dialog konstruktif antara legislatif dan eksekutif. Melalui langkah-langkah perbaikan yang terencana, Pemerintah Kota Bogor dapat memanfaatkan anggaran secara optimal, memperkuat layanan publik, dan memenuhi harapan warga.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://bisnis.tempo.co/read/2117521/bahas-pertanggungjawaban-apbd-2025-dprd-kota-bogor-soroti-silpa-dan-biskita, without altering the facts of the original article.
