Keracunan MBG menimbulkan sorotan tajam di kalangan profesional kesehatan, karena data resmi menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen kasus tersebut disebabkan oleh pelanggaran standard operating procedure (SOP). Pada rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026), kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengungkapkan temuan menakutkan ini.
Penyebab Utama: Pelanggaran SOP Konsumsi Waktu
Sudaryono menegaskan bahwa “terkait masalah keracunan, saya kira sebagian besar, lebih dari 80 persen, itu adalah pelanggaran SOP. Yang paling banyak adalah SOP konsumsi waktu.” Dalam konteks ini, konsumsi waktu merujuk pada interval antara pembuatan makanan, penyimpanan, dan penyajian kepada penerima manfaat. Ketidaksesuaian pada fase ini sering kali mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme berbahaya.
Ia mencontohkan situasi di dapur MBG yang memiliki kapasitas produksi terbatas namun harus menyiapkan makanan dalam jumlah besar. Kondisi tersebut memaksa staf memasak lebih awal, menyimpan makanan, lalu memproses ulang atau menyajikannya kembali. “Salah satu persoalan yang ditemukan adalah masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memahami dan menjalankan SOP pengelolaan makanan dengan baik,” jelas Sudaryono.
Kesalahan ini tidak hanya terbatas pada penyimpanan. Sudaryono menambahkan bahwa pelanggaran juga terkait dengan proses penyajian makanan. “Kapasitas dapur, intinya adalah kenapa ada keracunan? Karena ada dapur kecil dikasih yang banyak, sehingga dia adanya memasak pagi-pagi, ditaruh dulu, dia masak lagi,” ujarnya. Praktik semacam ini menimbulkan risiko kontaminasi bakteri, terutama bila makanan tidak disimpan pada suhu yang aman.
Kasus Keracunan di Sidoarjo: Pelanggaran Expired Date
Selain isu waktu konsumsi, Sudaryono juga menyoroti pelanggaran terhadap ketentuan expired date atau batas waktu makanan untuk dikonsumsi. Ia mencontohkan kasus keracunan yang dialami sekitar 500 santri di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kejadian tersebut, makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa tetap disajikan, sehingga menyebabkan gejala keracunan pada banyak penerima manfaat.
Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap tanggal kedaluwarsa, karena kesalahan sederhana dalam memeriksa label dapat berakibat fatal. Masyarakat yang menerima makanan MBG biasanya tidak memiliki pengetahuan teknis tentang penyimpanan makanan, sehingga mereka mengandalkan prosedur yang telah ditetapkan oleh SPPG. Ketika prosedur tersebut tidak diikuti, risiko keracunan meningkat secara signifikan.
Pengaruh Pelanggaran SOP terhadap Kesehatan Masyarakat
Keracunan MBG memiliki dampak luas pada kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada program distribusi makanan. Gejala keracunan, seperti diare, muntah, dan demam, dapat mengakibatkan dehidrasi parah dan bahkan kematian, khususnya di kalangan anak-anak dan lansia. Ketika 80 persen kasus disebabkan oleh pelanggaran SOP, hal ini menunjukkan bahwa banyak insiden dapat dicegah dengan pelaksanaan prosedur yang benar.
Selain dampak fisik, keracunan MBG juga memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penyedia layanan gizi. Ketika masyarakat merasakan risiko kesehatan yang nyata, mereka cenderung menolak atau mengurangi partisipasi dalam program-program yang dianggap aman. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan asupan nutrisi dan pengurangan stunting.
Strategi Peningkatan Kepatuhan SOP
Sudaryono menekankan perlunya pelatihan intensif bagi tenaga kerja SPPG. “Satu hal yang harus kita perbaiki adalah pemahaman dan pelaksanaan SOP pengelolaan makanan,” kata kepala BGN. Pelatihan ini harus mencakup semua aspek, mulai dari penyimpanan, pengelolaan suhu, hingga penanganan makanan yang sudah melewati batas kedaluwarsa.
Selain pelatihan, sistem audit internal harus diperkuat. Audit rutin dapat mengidentifikasi penyimpangan sebelum menimbulkan keracunan. Dengan demikian, setiap dapur MBG dapat memantau kepatuhan terhadap SOP secara real-time. Sistem pelaporan digital juga dapat membantu meminimalisir kesalahan manusia dalam mencatat tanggal kedaluwarsa dan kondisi penyimpanan.
Peran Pemerintah dan Stakeholder Lainnya
Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam menegakkan regulasi terkait pengelolaan makanan. Pengawasan ketat terhadap dapur MBG, baik melalui inspeksi rutin maupun evaluasi kinerja, dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga kesehatan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya SOP di kalangan tenaga kerja SPPG.
Stakeholder lain, seperti organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, juga dapat berkontribusi dengan menyediakan pelatihan tambahan dan teknologi pendukung. Misalnya, penggunaan alat pengukur suhu otomatis dapat membantu staf memastikan bahwa makanan disimpan pada suhu yang aman sebelum disajikan.
Kesimpulan: Menjaga Keamanan Makanan MBG Melalui SOP yang Tegas
Keracunan MBG, yang lebih dari 80 persen disebabkan oleh pelanggaran SOP, menegaskan kebutuhan akan sistem pengelolaan makanan yang ketat dan terstandarisasi. Dari kasus di dapur MBG dengan kapasitas terbatas hingga insiden keracunan di Sidoarjo, jelas bahwa prosedur yang tidak diikuti dapat berakibat fatal bagi penerima manfaat. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, pelatihan intensif, audit internal, dan pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya SOP dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8648725/kepala-bgn-sebut-80-persen-penyebab-keracunan-mbg-gegara-pelanggaran-sop-waktu, without altering the facts of the original article.
