PDAM Maros menghadapi tantangan modal yang signifikan, dengan kebutuhan sekitar Rp60 miliar yang masih belum terpenuhi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Bupati Maros, Chaidir Syam, mengusulkan peningkatan batas penyertaan modal PDAM hingga Rp150 miliar. Usulan ini didorong oleh kebutuhan pengembangan infrastruktur air bersih yang semakin kompleks.
Proses Perubahan Peraturan Daerah yang Mengatur Modal PDAM
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Bantimurung menjadi langkah strategis. Pada Senin, 28 September 2026, Rapat Paripurna DPRD Maros di Ruang Rapat Utama meninjau rancangan Ranperda tersebut. Ketua DPRD, Muh Gemilang Pagessa, memimpin rapat, sementara Wakil Ketua I, Abdul Rasyid, hadir sebagai penanggung jawab. Bupati Chaidir Syam menjelaskan bahwa batas penyertaan modal PDAM saat ini belum pernah diubah sejak 2019, sehingga perubahan ini dianggap penting untuk menyesuaikan kondisi ekonomi daerah.
Usulan Peningkatan Modal dan Mekanisme Penyertaan
Bupati Chaidir menyatakan bahwa usulan batas penyertaan modal hingga Rp150 miliar tidak berarti Pemkab Maros akan langsung menggelontorkan seluruh anggaran tersebut. Penyertaan modal akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa nilai Rp100 miliar belum tentu tersedia saat ini atau tahun depan, melainkan akan disesuaikan dengan APBD yang berlaku. Proses ini bertujuan agar PDAM Maros dapat memperoleh dana yang cukup untuk memperbaiki dan memperluas layanan air bersih.
Peran Dinas PU dalam Penyertaan Modal PDAM
Sejak lama, pembangunan infrastruktur air bersih di Maros dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun, setelah proyek selesai, aset tersebut harus diserahkan ke PDAM. Hal ini menimbulkan perhitungan aset yang menjadi persoalan utama. Bupati Chaidir menyoroti bahwa peraturan ini harus disesuaikan agar tidak menimbulkan beban modal yang tidak proporsional bagi PDAM Maros.
Pengembangan Layanan Air Bersih dan Investasi yang Dibutuhkan
Pengembangan sistem penyediaan air bersih memerlukan investasi yang tidak sedikit. Dengan modal yang lebih besar, PDAM Maros dapat memperbaiki jaringan distribusi, meningkatkan kapasitas penyediaan, dan menambah fasilitas pengolahan air. Kenaikan batas modal menjadi Rp150 miliar diharapkan dapat mempercepat penyediaan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Maros.
Dampak Positif bagi Masyarakat Maros
Jika usulan ini berhasil, masyarakat Maros akan merasakan peningkatan kualitas air bersih. Peningkatan modal juga memungkinkan PDAM Maros untuk memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil, sehingga akses air bersih menjadi lebih merata. Selain itu, investasi yang lebih besar dapat meningkatkan efisiensi operasional PDAM, mengurangi biaya pemeliharaan, dan menurunkan risiko kebocoran atau kerusakan sistem.
Kesimpulan dan Prospek Masa Depan PDAM Maros
PDAM Maros kini berada di ambang perubahan regulasi yang dapat menambah modal hingga Rp150 miliar. Dengan mekanisme penyertaan modal yang bertahap, Bupati Chaidir berharap dapat menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur air bersih dan kemampuan keuangan daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi pengembangan layanan air bersih di Kabupaten Maros, memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh penduduk.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/maros/1852272/penyertaan-modal-pdam-maros-mentok-rp60-miliar-bupati-usul-naik-hingga-rp150-miliar, without altering the facts of the original article.
