PHK: Dari Turunnya Lowongan AS Hingga Krisis TikTok, Bagaimana Pemutusan Hubungan Kerja Mengubah Pekerjaan Global

Berita Hari Ini – 30 September 2026 | Perubahan dinamika pasar tenaga kerja di seluruh dunia menampakkan satu pola yang tak terlewat: pemutusan hubungan kerja (PHK). Di Amerika Serikat, penurunan jumlah lowongan kerja pada Agustus menandai tingkat terendah dalam lima bulan, sementara PHK tetap rendah. Di Indonesia, PHK berputar di antara sektor manufaktur, jalan tol, dan platform e‑commerce, memunculkan perdebatan tentang hak pekerja dan penegakan regulasi.

Lowongan Kerja AS Menurun, PHK Tetap Rendah

Data Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) menunjukkan 7,1 juta lowongan pekerjaan di AS pada Agustus, turun dari 7,3 juta pada Juli. Penurunan ini mencerminkan sikap hati-hati perusahaan menjelang akhir musim panas. Meski jumlah PHK menurun ke level terendah sejak Maret 2025, tingkat pengunduran diri sukarela tetap stabil di 1,9%. Sektor jasa profesional, kesehatan, pemerintahan, manufaktur, dan konstruksi mencatat penurunan signifikan dalam jumlah lowongan.

SPM Jalan Tol: Sanksi PHK Konsesi Tidak Pernah Diterapkan

Di tingkat nasional, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti ketidakpatuhan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM). Meski peraturan mengatur pemutusan masa konsesi bagi pelanggar, belum ada contoh penerapan sanksi. Audit self‑assessment BUJT menunjukkan 99,99% kepatuhan, namun verifikasi lapangan hanya 91,11%. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pengguna jalan tol.

Kasus PHK di Jawa Barat: Dampak Buruk bagi Pekerja

Siti Nur Halimah, mantan karyawan manufaktur boneka dan garmen, menjadi contoh nyata dampak PHK. Setelah 10 tahun bekerja, PHK di bulan Juni 2022 diserahkan sebagai akibat krisis keuangan, namun dugaan union busting muncul. Dengan 470 buruh terdampak, Siti mengeluhkan perhitungan pesangon yang hanya 16 juta rupiah, jauh di bawah standar UU Ketenagakerjaan 2003. Kasus ini menyoroti perlunya transparansi dan perlindungan hak pekerja.

PHK di Platform E‑Commerce: Krisis TikTok Shop

Para penjual di TikTok Shop, seperti Mardiah, mengalami PHK akibat saldo penjualan yang dihilangkan tanpa penarikan. Sejak 29 Desember 2022, saldo tidak dapat dicairkan, dan pada 6 Februari 2023 menjadi Rp0. Penyalahgunaan kebijakan dan tuduhan fake order menambah ketidakpastian. Penundaan proses banding hingga 2024 menambah beban emosional dan finansial bagi para karyawan.

Perbandingan Data PHK Global dan Lokal

Perbedaan ini menegaskan bahwa PHK tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, melainkan juga oleh kebijakan industri, regulasi pemerintah, dan mekanisme platform digital. Di AS, penurunan lowongan mencerminkan sikap konservatif perusahaan, sementara di Indonesia, PHK sering kali berkaitan dengan ketidakpatuhan regulasi dan konflik serikat.

Keberlanjutan pekerjaan kini tergantung pada kebijakan pemerintah, transparansi perusahaan, dan perlindungan hak pekerja. Dengan meningkatnya ketidakpastian, para pekerja dan pemberi kerja harus mempersiapkan strategi adaptasi, termasuk diversifikasi skill, pengelolaan risiko keuangan, dan pemanfaatan platform digital secara bijaksana.