Komunitas Ojol Tunarungu Relawan Indonesia (Kotri) mengekspresikan keprihatinan mereka di depan DPR RI pada 28 September 2026, menuntut agar status pengemudi ojek online tetap menjadi mitra, bukan pekerja formal. Perubahan status tersebut dianggap dapat mengekang peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
Peran Ojek Online bagi Penyandang Disabilitas
Ojek online telah menjadi alternatif pendapatan bagi banyak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Kotri, yang mewakili lebih dari 1.300 pengemudi disabilitas di Jabodetabek dan ratusan di daerah lain, menyoroti pentingnya fleksibilitas dan akses kerja yang mudah. Menurut Ketua Kotri, Fika Chasasmeta, pengemudi ojol menawarkan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus melewati proses rekrutmen tradisional yang seringkali menuntut kualifikasi formal.
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas dapat bekerja di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta dengan kuota minimal 1 sampai 2 persen. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kuota tersebut belum memadai untuk menutup kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas. Akibatnya, banyak dari mereka yang belum mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan formal, sehingga mencari alternatif pendapatan melalui ojek online.
Keputusan DPR: Menjaga Status Mitra
Dalam audiensi Komisi IX DPR RI bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Ojek Online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Fika Chasasmeta menyampaikan bahwa perubahan status pengemudi dari mitra menjadi pekerja formal dapat mempersempit kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ia menyatakan, “Mereka maunya tetap mitra saja, Bu. Ketakutan mereka, kalau harus jadi pekerja, mereka dibatasi dan di-cut-off.”
Menurut Fika, status mitra memberikan keleluasaan bagi pengemudi untuk menentukan jam kerja, memilih area layanan, dan mengelola biaya operasional sendiri. Sebagai mitra, pengemudi tidak terikat pada jam kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga mereka dapat menyesuaikan kegiatan kerja dengan kondisi kesehatan atau kebutuhan pribadi. Jika status berubah menjadi pekerja formal, mereka harus mematuhi ketentuan jam kerja, cuti, dan regulasi ketenagakerjaan yang lebih ketat, yang dapat menghambat fleksibilitas yang menjadi nilai tambah bagi penyandang disabilitas.
Dampak Terhadap Pekerjaan dan Keberlangsungan Usaha
Perubahan status dapat menimbulkan dampak signifikan pada keberlangsungan usaha pengemudi disabilitas. Pertama, biaya operasional dapat meningkat karena pekerja formal biasanya harus memenuhi persyaratan gaji, tunjangan kesehatan, dan fasilitas lain yang tidak diminta untuk mitra. Kedua, proses administrasi menjadi lebih rumit, memerlukan dokumen formal, dan pelaporan pajak yang lebih ketat. Hal ini dapat menambah beban administratif bagi pengemudi yang sudah berjuang dengan keterbatasan fisik atau kognitif.
Selain itu, status formal dapat mengurangi jumlah pengemudi yang bersedia mengambil pekerjaan ini, karena beberapa penyandang disabilitas mungkin tidak memenuhi kriteria atau tidak siap menghadapi proses rekrutmen yang lebih ketat. Akibatnya, peluang kerja bagi penyandang disabilitas dapat menurun, mengancam keberlangsungan usaha mereka yang sudah menjadi sumber pendapatan utama.
Peran Pemerintah dalam Menjaga Keterbukaan Akses Kerja
Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga fleksibilitas dan keterbukaan akses kerja bagi kelompok rentan. Dengan mempertahankan status mitra, pemerintah dapat memastikan bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki kesempatan untuk bekerja secara mandiri tanpa batasan ketat yang biasanya diterapkan pada pekerjaan formal. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan program pelatihan dan dukungan teknis khusus bagi pengemudi disabilitas, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan keamanan kerja.
Fakta bahwa ojek online menjadi alternatif pendapatan bagi penyandang disabilitas juga menyoroti kebutuhan akan regulasi yang mendukung. Pemerintah dapat memperkuat kebijakan yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk bekerja dalam bentuk mitra, sambil tetap memberikan perlindungan sosial yang memadai. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat menikmati kesejahteraan tanpa harus mengorbankan fleksibilitas yang menjadi kekuatan utama ojek online.
Kesimpulan dan Harapan
Komunitas Ojol Tunarungu Relawan Indonesia menegaskan bahwa status mitra tetap menjadi kunci bagi penyandang disabilitas untuk mempertahankan peluang kerja yang fleksibel dan berkelanjutan. Perubahan status menjadi pekerja formal dapat menghambat akses kerja, menambah beban administratif, dan mengurangi jumlah pengemudi yang bersedia mengambil pekerjaan ini. Pemerintah diharapkan dapat mempertahankan status mitra dan menegakkan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat terus berkontribusi pada ekonomi digital Indonesia.
Semoga dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan usaha bagi penyandang disabilitas.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://wartakota.tribunnews.com/news/903016/komunitas-ojol-tunarungu-curhat-ke-dpr-ri-minta-pertahankan-status-mitra-bukan-pekerja-formal, without altering the facts of the original article.
