Perpres Ojol Jadi Sorotan, Bagaimana Dampaknya bagi Pengemudi?

Perpres ojol menjadi salah satu kebijakan yang banyak diperbincangkan oleh pengemudi transportasi online. Pemerintah resmi mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada 8 Oktober 2026. Aturan tersebut membawa perhatian baru terhadap pembagian pendapatan, hubungan kemitraan, dan perlindungan bagi driver.

Bagi jutaan pengemudi yang mengandalkan aplikasi untuk mendapatkan pesanan, kebijakan ini memiliki arti penting. Perubahan aturan dapat memengaruhi hubungan dengan perusahaan aplikasi sekaligus cara pengemudi memahami pendapatan dan perlindungan ketika bekerja.

Meski demikian, dampak kebijakan tidak hanya bergantung pada isi Perpres. Pelaksanaan di lapangan, aturan teknis, dan penyesuaian sistem perusahaan aplikasi juga akan menentukan seberapa besar manfaat yang dirasakan pengemudi.

Lantas, bagaimana dampak Perpres Ojol 2026 bagi driver? Berikut sejumlah hal yang perlu dipahami.

Perpres Ojol Menjadi Landasan Perlindungan Pengemudi

Sebelum aturan ini diumumkan, persoalan transportasi online telah lama menjadi perhatian pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pemerintah. Beberapa isu yang sering dibicarakan mencakup pembagian hasil, transparansi tarif, perlindungan sosial, dan kepastian hubungan kemitraan.

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 disusun untuk memberikan landasan pengaturan yang lebih menyeluruh terhadap ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Cakupannya bukan hanya layanan mengangkut penumpang. Pengaturan juga menyentuh layanan pengiriman barang dan makanan yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi digital.

Kehadiran regulasi ini diharapkan memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengemudi, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, dan konsumen.

Namun, pengemudi tetap perlu mengikuti perkembangan aturan pelaksanaan. Ketentuan yang bersifat umum membutuhkan penjelasan teknis agar dapat diterapkan secara konsisten.

Potongan Aplikator dan Peluang Perubahan Pendapatan

Salah satu aspek yang paling banyak mendapat perhatian adalah pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Dalam penjelasan pemerintah mengenai Perpres Ojol, potongan untuk aplikator diarahkan menjadi sebesar 8 persen. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyampaikan bahwa bagian pengemudi ditingkatkan menjadi minimal 92 persen.

Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pembagian pendapatan yang lebih menguntungkan pengemudi dibandingkan skema pembagian 80 persen untuk driver dan 20 persen untuk aplikator yang selama ini menjadi sorotan.

Jika mekanisme tersebut diterapkan sesuai ketentuan, perubahan komposisi pendapatan berpotensi meningkatkan bagian yang diterima pengemudi dari transaksi layanan.

Meski begitu, peningkatan pendapatan bersih tidak bisa dinilai hanya berdasarkan persentase potongan. Penghasilan pengemudi juga dipengaruhi jumlah pesanan, jarak tempuh, waktu kerja, biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan biaya operasional lainnya.

Karena itu, driver perlu memperhatikan rincian transaksi dalam aplikasi serta ketentuan resmi yang menjelaskan cara penghitungan pendapatan.

Kepastian Status Kemitraan bagi Driver

Dampak berikutnya berkaitan dengan status pengemudi. Pemerintah menegaskan bahwa pengemudi ojol tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi.

Kepastian ini penting karena hubungan kemitraan menjadi dasar pengaturan kerja sama antara driver dan penyedia platform.

Dalam praktiknya, pengemudi perlu memahami isi perjanjian yang mengatur penggunaan aplikasi, pembagian pendapatan, kewajiban mitra, dan prosedur penyelesaian masalah.

Kejelasan perjanjian dapat membantu mengurangi kesalahpahaman ketika terjadi perubahan ketentuan layanan. Driver juga perlu mengetahui saluran pengaduan yang dapat digunakan apabila menemukan persoalan terkait transaksi atau akun.

Namun, status kemitraan tidak berarti semua persoalan otomatis selesai setelah Perpres diterbitkan. Pengawasan dan pelaksanaan aturan tetap diperlukan agar ketentuan yang ditetapkan benar-benar dijalankan.

Perlindungan Sosial untuk Mengurangi Risiko Kerja

Pengemudi ojol menghadapi risiko ketika bekerja di jalan. Kecelakaan lalu lintas, cuaca buruk, dan kondisi jalan yang tidak menentu merupakan beberapa tantangan yang dapat memengaruhi keselamatan maupun penghasilan.

Karena itu, penguatan perlindungan sosial menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan pemerintah mengenai transportasi online.

Perpres Ojol mencakup perlindungan sosial dan aspek ketenagakerjaan dalam ekosistem platform digital. Pemerintah juga telah menyampaikan komitmen untuk memperkuat jaminan bagi pengemudi.

Manfaat nyata dari kebijakan ini akan bergantung pada aturan pelaksanaan, skema kepesertaan, serta mekanisme pembiayaan yang berlaku.

Driver dapat mulai memeriksa status kepesertaan jaminan sosial yang dimiliki dan memastikan memahami prosedur ketika membutuhkan perlindungan sesuai program yang diikuti.

Langkah tersebut penting agar pengemudi tidak hanya mengetahui adanya kebijakan, tetapi juga memahami cara memanfaatkan perlindungan yang tersedia.

Dampak bagi Pengemudi Pengantaran Makanan dan Barang

Perpres ini juga relevan bagi mitra yang bekerja mengantarkan makanan dan barang.

Layanan pengantaran menjadi bagian penting dari ekosistem digital karena menghubungkan konsumen, pengemudi, restoran, toko, dan pelaku UMKM.

Kebijakan yang lebih jelas diharapkan membantu menciptakan hubungan yang lebih teratur antara pihak-pihak tersebut. Pengemudi membutuhkan informasi yang transparan mengenai biaya layanan, pendapatan, dan ketentuan pesanan.

Di sisi lain, pelaku usaha membutuhkan sistem pengantaran yang dapat mendukung kelancaran transaksi. Konsumen juga berkepentingan terhadap harga yang jelas dan layanan yang dapat diandalkan.

Karena karakteristik pengantaran berbeda dari transportasi penumpang, pengaturan teknisnya melibatkan kementerian sesuai bidang kewenangan masing-masing.

Pengemudi perlu memantau perkembangan ketentuan tersebut agar memahami perubahan yang berlaku pada jenis layanan yang dijalankan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Perpres Ojol

Penerbitan aturan merupakan langkah awal, tetapi pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang baik.

Pemerintah menargetkan peraturan turunan untuk menjalankan Perpres diterbitkan paling lambat 31 Desember 2026. Artinya, sejumlah ketentuan teknis masih perlu ditindaklanjuti setelah pengumuman Perpres.

Tantangan dapat muncul ketika aturan harus diterapkan pada sistem aplikasi yang memiliki mekanisme transaksi berbeda. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan kebijakan pembagian pendapatan dijalankan sesuai ketentuan.

Selain itu, informasi yang disampaikan kepada pengemudi perlu jelas dan mudah dipahami. Tanpa penjelasan yang memadai, perubahan aturan berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan.

Perusahaan aplikasi dan pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perubahan tarif, potongan, dan perjanjian kemitraan disampaikan secara transparan.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Driver?

Pengemudi dapat mengambil beberapa langkah untuk memahami perubahan kebijakan.

Pertama, ikuti informasi resmi dari pemerintah dan perusahaan aplikasi. Hindari mengambil keputusan berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.

Kedua, periksa rincian pendapatan dan potongan dalam aplikasi. Catatan transaksi dapat membantu pengemudi memahami apakah perhitungan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, baca kembali perjanjian kemitraan, terutama ketika terdapat pemberitahuan mengenai perubahan ketentuan layanan.

Keempat, simpan bukti transaksi dan dokumentasi jika menemukan persoalan. Informasi tersebut dapat membantu ketika mengajukan pengaduan melalui saluran yang tersedia.

Terakhir, ikuti perkembangan aturan teknis agar tidak salah memahami kapan dan bagaimana suatu ketentuan mulai diterapkan.

Kesimpulan

Perpres Ojol 2026 berpotensi membawa perubahan penting bagi pengemudi melalui pengaturan pembagian pendapatan, kepastian kemitraan, dan perlindungan sosial.

Kebijakan potongan aplikator sebesar 8 persen menjadi salah satu poin yang paling disorot. Namun, dampak terhadap penghasilan bersih tetap bergantung pada mekanisme penerapan dan biaya operasional setiap pengemudi.

Perlindungan yang lebih baik juga membutuhkan aturan turunan, pengawasan, serta keterbukaan informasi dari seluruh pihak terkait.

Bagi driver, langkah terbaik adalah memahami isi kebijakan, memeriksa transaksi secara berkala, dan mengikuti perkembangan resmi. Dengan begitu, perubahan regulasi dapat dipahami secara tepat tanpa bergantung pada kabar yang belum terverifikasi.

PENULIS : FEBRY SETIYA ANGGARA