Aturan Ojol dalam Perpres, Simak Hak dan Kewajiban Driver

Aturan ojol dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menjadi perhatian baru bagi pengemudi transportasi online. Peraturan mengenai perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital ini diumumkan pemerintah pada 8 Oktober 2026, dengan cakupan yang meliputi hubungan kemitraan, perlindungan sosial, dan layanan pengangkutan penumpang maupun pengiriman barang serta makanan.

Bagi driver, memahami aturan bukan hanya soal mengetahui kebijakan terbaru. Pengemudi juga perlu mengetahui hak yang berkaitan dengan pendapatan dan perlindungan, sekaligus kewajiban ketika menjalankan layanan melalui aplikasi.

Pemahaman tersebut penting agar hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi dapat berjalan lebih transparan. Selain itu, pengetahuan mengenai aturan dapat membantu driver mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan terkait transaksi atau layanan.

Berikut sejumlah hal yang perlu diketahui mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan pengemudi berdasarkan arah kebijakan Perpres Ojol 2026.

Status Pengemudi Tetap sebagai Mitra

Salah satu hal yang ditegaskan pemerintah setelah penerbitan Perpres adalah status pengemudi ojol sebagai mitra perusahaan aplikasi.

Status tersebut menjadi dasar hubungan kerja sama antara driver dan penyedia platform digital. Karena itu, pengemudi perlu memahami perjanjian kemitraan yang berlaku, termasuk ketentuan penggunaan aplikasi, pembagian pendapatan, dan prosedur penyelesaian masalah.

Perjanjian kemitraan memiliki arti penting karena menjelaskan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan layanan.

Pengemudi sebaiknya membaca setiap pemberitahuan mengenai perubahan ketentuan. Jika terdapat bagian yang belum jelas, driver dapat meminta penjelasan melalui saluran resmi perusahaan aplikasi.

Kepastian status kemitraan juga perlu dipahami secara proporsional. Status tersebut tidak berarti pengemudi tidak memperoleh perlindungan. Perpres justru diarahkan untuk memperjelas hubungan kemitraan dan memberikan perlindungan dalam ekosistem transportasi digital.

Hak atas Pembagian Pendapatan yang Lebih Jelas

Pembagian pendapatan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan Perpres Ojol.

Pemerintah menyampaikan kebijakan potongan aplikator sebesar 8 persen. Presiden Prabowo Subianto juga sebelumnya menjelaskan bahwa bagian pendapatan pengemudi ditingkatkan menjadi minimal 92 persen.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pembagian hasil antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Bagi driver, hal penting yang perlu dipahami adalah cara menghitung pendapatan berdasarkan ketentuan resmi. Persentase pembagian tidak boleh dilepaskan dari penjelasan mengenai transaksi yang menjadi dasar perhitungan.

Pengemudi sebaiknya memeriksa rincian pendapatan di aplikasi dan menyimpan bukti transaksi. Jika terdapat perbedaan perhitungan yang tidak dapat dijelaskan, bukti tersebut bisa digunakan saat mengajukan pertanyaan atau pengaduan.

Namun, rincian teknis penerapan tetap harus merujuk pada peraturan pelaksanaan dan ketentuan resmi yang berlaku. Driver sebaiknya tidak langsung menganggap semua potongan atau komponen biaya memiliki perlakuan yang sama.

Hak Mendapatkan Informasi yang Transparan

Informasi yang jelas menjadi kebutuhan penting bagi pengemudi yang mengandalkan aplikasi untuk memperoleh pesanan.

Driver perlu memahami rincian tarif, komponen pendapatan, potongan, dan ketentuan layanan. Informasi yang transparan membantu pengemudi memperkirakan penghasilan sekaligus mengelola biaya operasional.

Ketika terdapat perubahan kebijakan, perusahaan aplikasi perlu menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh mitra. Pengemudi juga perlu membaca pemberitahuan tersebut agar tidak keliru memahami perubahan yang berlaku.

Selain informasi transaksi, kejelasan mengenai prosedur pengaduan juga penting. Driver perlu mengetahui cara menyampaikan masalah terkait pembayaran, pesanan, atau akun.

Dalam konteks Perpres, pengaturan ekosistem platform digital diharapkan mendorong hubungan yang lebih terarah antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Perlindungan Sosial dan Risiko Kerja

Pekerjaan sebagai pengemudi transportasi online memiliki risiko yang tidak bisa diabaikan. Pengemudi harus menghadapi lalu lintas, cuaca, serta kemungkinan kecelakaan selama bekerja.

Perpres Ojol memasukkan perlindungan sosial sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengaturan ekosistem transportasi digital.

Bagi driver, perlindungan sosial penting untuk membantu menghadapi risiko yang dapat mengganggu kemampuan bekerja. Namun, manfaat yang tersedia bergantung pada skema program, ketentuan kepesertaan, dan aturan teknis yang berlaku.

Pengemudi perlu memeriksa apakah dirinya telah terdaftar dalam program jaminan sosial yang relevan. Jika sudah menjadi peserta, pastikan data dan status kepesertaan tetap sesuai.

Driver juga sebaiknya mengetahui prosedur pelaporan kecelakaan dan pengajuan manfaat sesuai ketentuan program yang diikuti.

Dengan memahami prosedur tersebut, pengemudi dapat mempersiapkan diri apabila terjadi keadaan yang membutuhkan perlindungan.

Kewajiban Menjalankan Layanan secara Profesional

Selain memahami hak, pengemudi juga perlu memperhatikan kewajiban selama memberikan layanan.

Dalam praktiknya, kewajiban tersebut dapat berkaitan dengan kepatuhan terhadap perjanjian kemitraan, ketentuan keselamatan, penggunaan aplikasi secara benar, serta pelayanan kepada penumpang atau pelanggan.

Driver perlu memastikan kendaraan dalam kondisi layak digunakan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Keselamatan harus menjadi prioritas karena aktivitas transportasi berlangsung di ruang publik.

Pengemudi juga perlu menjaga komunikasi yang sopan dengan pelanggan. Informasi mengenai penjemputan, pengantaran, dan kendala perjalanan sebaiknya disampaikan dengan jelas.

Untuk layanan pengiriman makanan dan barang, pengemudi perlu memperhatikan instruksi pesanan dan menjaga barang selama proses pengantaran.

Kewajiban tersebut merupakan bagian dari praktik layanan yang profesional. Ketentuan spesifik mengenai kewajiban mitra tetap perlu dilihat dalam perjanjian dan aturan resmi yang berlaku.

Menjaga Keamanan Akun dan Data Pelanggan

Penggunaan aplikasi digital menuntut pengemudi menjaga keamanan akun dan informasi yang diperoleh selama bekerja.

Driver sebaiknya tidak membagikan kode verifikasi, kata sandi, atau informasi keamanan akun kepada pihak lain. Pengemudi juga perlu waspada terhadap pesan yang mengatasnamakan perusahaan aplikasi dan meminta data sensitif.

Selain menjaga akun sendiri, pengemudi harus memperhatikan privasi pelanggan. Informasi kontak, alamat, dan detail pesanan sebaiknya digunakan hanya untuk kebutuhan layanan yang relevan.

Dokumentasi pesanan juga perlu dikelola secara bertanggung jawab. Pengemudi tidak seharusnya menyebarkan informasi pribadi pelanggan tanpa alasan yang sah.

Langkah-langkah tersebut membantu menjaga kepercayaan antara pengemudi, pelanggan, dan perusahaan aplikasi.

Apa yang Dilakukan Jika Hak Diduga Tidak Dipenuhi?

Jika menemukan persoalan mengenai pendapatan atau pelaksanaan kemitraan, pengemudi sebaiknya mengumpulkan informasi terlebih dahulu.

Simpan bukti transaksi, tangkapan layar rincian pendapatan, dan pemberitahuan resmi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Catatan yang lengkap membantu menjelaskan persoalan secara lebih terstruktur.

Selanjutnya, gunakan saluran pengaduan resmi perusahaan aplikasi. Sampaikan kronologi secara jelas dan hindari mengirimkan informasi yang tidak relevan.

Apabila persoalan berkaitan dengan penerapan aturan pemerintah, pengemudi dapat mencari informasi melalui kementerian yang berwenang atau kanal pengaduan resmi yang tersedia.

Driver juga dapat mengikuti perkembangan melalui komunitas dan organisasi pengemudi. Namun, informasi dari komunitas tetap perlu diperiksa agar tidak tertukar dengan ketentuan resmi.

Aturan Turunan Perlu Dipantau

Perpres Ojol telah diumumkan, tetapi pemerintah masih menyiapkan aturan pelaksanaan melalui kementerian terkait.

Target yang disampaikan pemerintah adalah penerbitan peraturan turunan paling lambat 31 Desember 2026.

Tahap tersebut penting karena mekanisme teknis diperlukan untuk menjelaskan penerapan kebijakan, termasuk pembagian pendapatan, pengawasan kemitraan, dan pengaturan layanan pengantaran.

Karena itu, driver sebaiknya tidak hanya membaca ringkasan berita. Memantau dokumen dan pengumuman resmi akan membantu memahami ketentuan yang benar-benar berlaku.

Kesimpulan

Aturan ojol dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memberikan perhatian pada hubungan kemitraan, pembagian pendapatan, dan perlindungan sosial bagi pengemudi.

Driver perlu memahami hak terkait informasi pendapatan dan perlindungan, sekaligus kewajiban untuk menjalankan layanan secara aman, profesional, serta sesuai perjanjian kemitraan.

Pengemudi juga perlu menjaga keamanan akun, melindungi data pelanggan, dan menyimpan bukti transaksi apabila menghadapi masalah.

Dengan memahami aturan dan mengikuti perkembangan teknis dari pemerintah, pengemudi dapat menjalankan aktivitas transportasi online dengan lebih siap dan mengetahui jalur yang tepat ketika membutuhkan informasi atau mengajukan pengaduan.

PENULIS : FEBRY SETIYA ANGGARA