Perpres Ojol Dibahas, Ini Hal Penting bagi Mitra Pengemudi

Perpres Ojol menjadi perhatian penting bagi mitra pengemudi setelah pemerintah mengumumkan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada 8 Oktober 2026.

Regulasi ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan transportasi online, mulai dari hubungan kemitraan, pembagian pendapatan, perlindungan sosial, hingga layanan pengantaran barang dan makanan.

Bagi pengemudi, perubahan kebijakan perlu dipahami dengan cermat. Perpres tidak hanya berkaitan dengan potongan aplikasi, tetapi juga menyangkut bagaimana hubungan antara mitra dan perusahaan platform diatur.

Pemahaman terhadap kebijakan baru dapat membantu pengemudi mengetahui hak, kewajiban, dan langkah yang perlu dilakukan ketika terdapat perubahan ketentuan layanan.

Berikut sejumlah hal penting mengenai Perpres Ojol 2026 yang perlu diketahui mitra pengemudi.

Perpres Ojol Resmi Diumumkan Pemerintah

Pemerintah bersama DPR mengumumkan penerbitan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 setelah melalui proses pembahasan dan harmonisasi.

Aturan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital. Cakupannya meliputi pengangkutan penumpang serta layanan pengiriman barang dan makanan.

Penerbitan regulasi tersebut menjadi langkah penting karena aktivitas transportasi online melibatkan banyak pihak. Pengemudi berhubungan dengan perusahaan aplikasi, sementara layanan yang diberikan juga melibatkan pelanggan, pelaku UMKM, dan pihak lain.

Setiap pihak mempunyai kepentingan yang perlu diperhatikan agar ekosistem transportasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dalam pelaksanaan kebijakan. Pembagian tanggung jawab tersebut diharapkan membantu pengawasan dan penerapan aturan sesuai bidang masing-masing.

Status Mitra Tetap Dipertahankan

Salah satu poin yang perlu diketahui pengemudi adalah penegasan bahwa driver ojol tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan penegasan tersebut setelah Perpres diumumkan. Kepastian ini sejalan dengan aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi selama proses pembahasan regulasi.

Status kemitraan menjadi dasar hubungan kerja sama antara pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi.

Bagi mitra, hal ini berarti perjanjian kemitraan tetap menjadi dokumen penting yang perlu dipahami. Pengemudi sebaiknya mengetahui ketentuan mengenai penggunaan aplikasi, pembagian pendapatan, kewajiban layanan, dan prosedur pengaduan.

Jika perusahaan mengumumkan perubahan perjanjian, pengemudi perlu membaca penjelasannya secara menyeluruh.

Kepastian status tersebut juga perlu dipahami bersama dengan ketentuan perlindungan yang diatur dalam Perpres. Hubungan kemitraan tidak berarti aspek keselamatan, transparansi pendapatan, dan perlindungan sosial dapat diabaikan.

Pembagian Pendapatan Menjadi Salah Satu Poin Utama

Pembagian pendapatan merupakan persoalan yang sangat dekat dengan aktivitas harian pengemudi.

Dalam penjelasan pemerintah mengenai Perpres Ojol, potongan aplikator diarahkan menjadi 8 persen. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa bagian pendapatan pengemudi ditingkatkan menjadi minimal 92 persen.

Kebijakan ini menjadi perhatian karena bertujuan memperbesar bagian pendapatan yang diterima pengemudi dari transaksi layanan.

Bagi mitra, hal penting yang perlu dilakukan adalah memeriksa bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam transaksi yang dilakukan melalui aplikasi.

Jangan hanya melihat angka pendapatan akhir tanpa memahami rincian perhitungannya. Pengemudi perlu memperhatikan dasar transaksi, potongan yang tercatat, dan ketentuan resmi yang berlaku.

Jika terdapat perbedaan yang tidak dapat dijelaskan, simpan bukti transaksi dan ajukan pertanyaan melalui saluran pengaduan resmi.

Langkah tersebut lebih bermanfaat daripada langsung menyimpulkan adanya pelanggaran berdasarkan informasi yang belum lengkap.

Perlindungan Sosial Perlu Dipahami

Selain pembagian pendapatan, Perpres Ojol juga mencakup aspek perlindungan sosial.

Pengemudi transportasi online menghadapi berbagai risiko selama bekerja. Kecelakaan, kondisi jalan yang tidak menentu, dan gangguan kesehatan dapat memengaruhi kemampuan pengemudi menjalankan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kesejahteraan mitra.

Pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk memperkuat perlindungan bagi pengemudi. Namun, jenis program, mekanisme pembiayaan, dan prosedur pemanfaatan manfaat harus mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

Pengemudi sebaiknya memeriksa status kepesertaan jaminan sosial dan memahami prosedur yang perlu dilakukan apabila mengalami kecelakaan saat bekerja.

Memiliki informasi yang jelas mengenai kepesertaan akan membantu pengemudi mempersiapkan diri menghadapi risiko kerja.

Aturan Juga Mencakup Pengantaran Makanan dan Barang

Perpres Ojol tidak hanya membahas layanan transportasi penumpang. Pengiriman barang dan makanan juga menjadi bagian dari ekosistem yang diatur.

Layanan pengantaran menghubungkan pengemudi dengan pelanggan serta pelaku UMKM, termasuk restoran dan penjual yang menggunakan platform digital.

Karena itu, kejelasan aturan dapat berpengaruh terhadap berbagai pihak dalam rantai layanan tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran dalam pengaturan aspek pengantaran barang dan makanan, sedangkan Kementerian Perhubungan menangani aspek transportasi penumpang.

Pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa masing-masing layanan membutuhkan penanganan sesuai karakteristiknya.

Bagi mitra, penting untuk mengikuti informasi yang secara khusus berkaitan dengan layanan yang dijalankan. Ketentuan untuk pengantaran makanan belum tentu identik dengan ketentuan untuk mengangkut penumpang.

Pentingnya Transparansi dari Perusahaan Aplikasi

Pelaksanaan aturan akan lebih mudah dipahami apabila perusahaan aplikasi memberikan informasi yang jelas kepada mitra.

Pengemudi membutuhkan penjelasan mengenai perubahan potongan, penghitungan pendapatan, pembaruan perjanjian, dan prosedur pengaduan.

Informasi yang disampaikan secara terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Sebaliknya, perubahan yang tidak disertai penjelasan memadai dapat membuat pengemudi kesulitan mengetahui ketentuan yang berlaku.

Mitra juga perlu bersikap aktif dalam membaca pemberitahuan resmi. Jangan hanya mengandalkan ringkasan yang beredar di grup percakapan karena informasi tersebut mungkin tidak lengkap atau sudah tidak berlaku.

Jika ada istilah yang belum dipahami, pengemudi dapat meminta penjelasan melalui saluran resmi perusahaan.

Apa yang Harus Dilakukan Mitra Pengemudi?

Ada sejumlah langkah praktis yang dapat dilakukan setelah Perpres diumumkan.

Pertama, baca kembali perjanjian kemitraan dan perhatikan pemberitahuan mengenai perubahan ketentuan.

Kedua, simpan catatan pendapatan dan pengeluaran. Catatan tersebut membantu pengemudi mengetahui penghasilan bersih serta memeriksa transaksi yang dianggap tidak sesuai.

Ketiga, pastikan informasi mengenai kepesertaan perlindungan sosial tersedia dan dapat diakses ketika dibutuhkan.

Keempat, gunakan saluran pengaduan resmi apabila menemukan persoalan terkait transaksi atau akun.

Kelima, ikuti perkembangan aturan turunan dari kementerian terkait. Informasi ini penting untuk memahami mekanisme penerapan kebijakan secara lebih rinci.

Pengemudi juga dapat berdiskusi dengan komunitas atau organisasi mitra, tetapi informasi yang diterima tetap perlu diperiksa melalui sumber resmi.

Pelaksanaan Perpres Masih Perlu Dipantau

Pemerintah menargetkan peraturan turunan untuk pelaksanaan Perpres diterbitkan paling lambat 31 Desember 2026.

Artinya, pengemudi masih perlu mengikuti perkembangan aturan teknis yang menjelaskan penerapan ketentuan tertentu.

Tahap ini penting karena Perpres menjadi landasan kebijakan, sedangkan aturan pelaksana membantu menjelaskan prosedur dan mekanisme yang lebih terperinci.

Koordinasi lintas kementerian juga diperlukan untuk memastikan pengaturan layanan transportasi penumpang dan pengantaran barang maupun makanan berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Mitra pengemudi sebaiknya tidak langsung menganggap semua perubahan teknis telah diterapkan hanya karena Perpres sudah diumumkan.

Periksa tanggal berlakunya ketentuan, pengumuman resmi, dan penjelasan dari perusahaan aplikasi sebelum mengambil keputusan terkait aktivitas sehari-hari.

Kesimpulan

Perpres Ojol 2026 menjadi perkembangan penting bagi mitra pengemudi karena mencakup hubungan kemitraan, pembagian pendapatan, perlindungan sosial, serta pengaturan layanan transportasi digital.

Pemerintah menegaskan status pengemudi tetap sebagai mitra perusahaan aplikasi dan menyampaikan kebijakan potongan aplikator sebesar 8 persen sebagai bagian dari upaya memperbaiki pembagian pendapatan.

Namun, penerapan sejumlah ketentuan masih membutuhkan aturan teknis dari kementerian terkait. Karena itu, pengemudi perlu memantau informasi resmi dan memahami perjanjian kemitraan yang berlaku.

Dengan mengikuti perkembangan kebijakan, menyimpan bukti transaksi, dan mengetahui jalur pengaduan, mitra pengemudi dapat lebih siap menghadapi perubahan regulasi dan memahami hak serta kewajibannya dalam ekosistem transportasi online.

PENULIS : FEBRY SETIYA ANGGARA