Kejagung Tarik Kajari Karo, Kasus Amsal Sitepu Kian Panas dan Bikin Geger DPR

Berita Hari Ini – 06 April 2026 | Jakarta – Kasus Amsal Christy Sitepu, videografer yang sempat dijatuhi hukuman penjara dua tahun karena dugaan korupsi pada proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, kembali menjadi sorotan utama setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah tegas dengan menurunkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Dante (atau Danke) Rajagukguk, beserta tim jaksa yang menangani perkara tersebut.

Pembebasan Amsal yang diumumkan oleh hakim menimbulkan pertanyaan kritis tentang prosedur penanganan kasus di tingkat Kejari. Sejak keputusan bebas, muncul tuduhan pelanggaran etik terhadap para jaksa Kejari Karo yang dianggap tidak profesional dalam proses penuntutan. Komisi III DPR RI pun menggelar rapat dengar pendapat pada Kamis, 2 April 2026, untuk menelusuri langkah-langkah penegakan hukum yang telah diambil.

Dalam rapat tersebut, Dante Rajagukguk menjelaskan bahwa penahanan Amsal pada November-Desember 2025 didasarkan pada Pasal 21 KUHAP lama, karena proses penahanan dimulai sebelum berlakunya KUHAP baru. Penjelasan ini menimbulkan kontroversi, mengingat istilah yang dipakai dalam surat resmi Kejari Karo menyebutkan “pengalihan penahanan” padahal seharusnya menggunakan istilah yang tepat, “penangguhan penahanan”. Kesalahan istilah itu kemudian dipertanyakan oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang menekankan pentingnya keakuratan bahasa hukum.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa seluruh jajaran Kajari Karo dan Jaksa Penyidik (Kasipidsus) serta Jaksa Subsi (Kasubsi) telah diamankan oleh tim intelijen Kejagung. “Mereka akan menjalani klarifikasi internal untuk menilai apakah penanganan perkara sudah profesional atau melanggar prosedur etik,” ujar Anang pada Minggu, 5 April 2026. Anang menambahkan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, sanksi etik akan dijatuhkan sesuai ketentuan internal Kejagung.

Berbagai fakta penting muncul seiring berjalannya penyelidikan:

• Kasus korupsi berkaitan dengan markup anggaran dalam sewa peralatan untuk pembuatan video profil desa; Amsal diduga meminta kepala desa menyusun RAB yang tidak sesuai dengan durasi kegiatan.
• Hakim memutuskan Amsal tidak bersalah setelah menemukan bahwa penggunaan peralatan tidak mencapai 30 hari sebagaimana RAB yang diajukan.
• Setelah vonis bebas, muncul dugaan bahwa jaksa Kejari Karo melanggar etika dengan menahan Amsal secara tidak sah.
• Kajari Karo mengakui kesalahan penulisan istilah hukum dalam surat resmi, yang kemudian menjadi bahan kritikan DPR.
• Kejagung telah menyiapkan kemungkinan sanksi etik, termasuk pemindahan atau pemberhentian bagi pejabat yang terbukti melanggar prosedur.

Penarikan Dante Rajagukguk ke Kejagung menandai titik balik dalam dinamika kasus ini. Sebelumnya, Dante sempat menjawab pertanyaan DPR dengan menegaskan bahwa semua tindakan penahanan mengikuti KUHAP lama, namun tidak dapat menghindari kritik terkait akurasi dokumen resmi. “Kami mengakui adanya kesalahan penulisan, namun tidak ada niat untuk menyesatkan proses hukum,” kata Dante saat rapat di Senayan.

Para anggota DPR menilai bahwa kesalahan istilah, meski tampak administratif, dapat menimbulkan persepsi manipulasi proses peradilan. Habiburokhman menegaskan, “Jika istilah hukum tidak tepat, publik bisa salah mengartikan tindakan penegak hukum, dan hal ini merusak kepercayaan masyarakat.”

Sementara itu, tim intelijen Kejagung terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap semua pihak yang terlibat. Anang Supriatna menekankan pentingnya prinsip praduga tidak bersalah selama proses klarifikasi, sambil menunggu hasil akhir yang diharapkan akan mengungkap apakah terdapat pelanggaran prosedural atau etik yang signifikan.

Kasus Amsal Sitepu kini tidak hanya menjadi contoh kasus korupsi proyek desa, tetapi juga menjadi sorotan atas tata kelola internal kejaksaan. Dinamika antara Kejari, Kejagung, dan DPR menunjukkan adanya mekanisme checks and balances yang semakin aktif, meski masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.

Jika hasil klarifikasi internal Kejagung mengonfirmasi adanya pelanggaran, dapat diharapkan adanya reformasi prosedur penanganan kasus serupa di masa depan, termasuk pelatihan kembali bagi jaksa tentang penggunaan istilah hukum yang tepat dan kepatuhan terhadap prosedur etika. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, kasus ini dapat menjadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan akurasi dalam dokumentasi resmi, agar tidak menimbulkan spekulasi publik yang berlebihan.

Secara keseluruhan, perkembangan terbaru menegaskan bahwa kasus Amsal Sitepu masih jauh dari kata selesai. Pemeriksaan internal Kejagung, tekanan politik dari DPR, serta sorotan media yang terus menggelorakan isu etika penegakan hukum, semua menjadi faktor utama yang menentukan arah penyelesaian akhir. Masyarakat menanti hasil akhir dengan harapan keadilan dapat ditegakkan secara transparan dan akuntabel.