Berita Hari Ini – 07 April 2026 | Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis bebas kepada videografer Amsal Christy Sitepu pada 5 April 2026, memicu sorotan tajam terhadap penanganan kasus di Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo. Sejak keputusan tersebut, sejumlah pejabat Kejaksaan, termasuk Kepala Kajari Karo Danke Rajagukguk, Kasi Pidsus Reinhard Harve Sembiring, serta tim jaksa penuntut umum, menjadi subjek pemeriksaan intensif oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Intimidasi dengan Brownies: Klaim yang Memicu Kontroversi
Dalam rapat internal Kejaksaan pada awal April, seorang saksi bernama Wira Arizon mengemukakan bahwa tim Jaksa Karo pernah memberikan brownies kepada Amsal Sitepu sebagai upaya “humanis” untuk meredakan ketegangan. Menurut Arizon, tindakan tersebut dimaksudkan sebagai isyarat kebaikan, bukan ancaman. Namun, laporan media dan pengaduan dari kelompok anti‑korupsi menafsirkan aksi itu sebagai bentuk intimidasi terselubung, mengingat Amsal baru saja dibebaskan dari tahanan dan masih berada di bawah pengawasan hukum.
Arizon menolak keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberian makanan ringan tidak mengandung unsur pemaksaan atau tekanan. “Kami hanya ingin menunjukkan sisi manusiawi dalam proses hukum, bukan mengintimidasi atau memengaruhi keputusan hakim,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima oleh redaksi.
Pemeriksaan Kejagung dan Potensi Sanksi Etik
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa tim investigasi Kejagung telah menarik para jaksa terkait ke kantor pusat untuk klarifikasi mendalam. Anang menekankan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap dijaga, namun bila terbukti melanggar kode etik profesi, sanksi administratif atau etik akan diterapkan.
“Kami melakukan eksaminasi menyeluruh terhadap tindakan yang dianggap tidak profesional. Jika terbukti ada pelanggaran, mekanisme sanksi etik akan dijalankan sesuai regulasi internal Kejaksaan,” jelas Anang.
Reaksi DPR dan Dinamika Politik
Komisi III DPR pada 2 April 2026 memanggil Danke Rajagukguk, serta pejabat Kejaksaan Sumut dan Amsal Sitepu, ke Gedung DPR Senayan. DPR menyoroti narasi yang dibangun oleh Kajari Karo mengenai dugaan intervensi Komisi III dalam proses penetapan pembebasan Amsal. Pejabat Kejari Karo menjelaskan bahwa penangguhan penahanan Amsal diputuskan oleh majelis hakim, bukan atas tekanan eksternal.
“Kami tidak membangun narasi sesat. Surat B618/L.2.19/FT.1/03/2026 yang kami terbitkan hanya menjelaskan fakta hukum yang ada,” kata Danke dalam sesi tanya‑jawab.
Langkah-Langkah Selanjutnya
- Tim Kejagung melanjutkan klarifikasi terhadap semua jaksa yang terlibat, termasuk Wira Arizon.
- Jika ditemukan pelanggaran etika, sanksi administratif dapat berupa peringatan, penurunan pangkat, atau pemindahan tugas.
- DPR berencana mengajukan rekomendasi perbaikan prosedur internal Kejaksaan dalam menangani kasus sensitif.
- Amsal Sitepu dijadwalkan mengikuti proses rehabilitasi sosial sebagai bagian dari keputusan pengadilan.
Kasus ini menyoroti tantangan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi dalam proses peradilan. Penyelidikan Kejagung diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menegakkan integritas aparat penegak hukum.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, semua pihak diharapkan dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme demi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.
