Berita Hari Ini – 10 April 2026 | Keraton Surakarta Hadiningrat kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa dinding Songgo Buwono, salah satu bangunan bersejarah di kompleks istana, tampak ditumbuhi lumut yang menandakan kurangnya perawatan. Kejadian ini menambah ketegangan antara pihak keraton dan kubu Pakubuwono XIV Purboyo, yang kini menuntut audit menyeluruh atas proyek revitalisasi yang sedang berjalan.
Latar Belakang dan Kronologi
Pada Kamis, 9 April 2026, Sidang Pengadilan Negeri Surakarta mengangkat kasus perubahan nama yang melibatkan PB XIV Purboyo. Dalam sidang tersebut, 19 pengacara yang sebelumnya mendampingi pihak keraton secara bersamaan mengajukan pengunduran diri. Juru bicara keraton, KPA Singonagoro, menjelaskan bahwa perbedaan kesepakatan terkait usulan‑usulan baru menjadi penyebab utama mundurnya para kuasa hukum.
Pengunduran diri tersebut dipandang sebagai indikator adanya ketegangan internal yang lebih dalam, terutama terkait proyek revitalisasi Songgo Buwono yang dijalankan sejak awal tahun ini. Proyek ini dijanjikan akan mengembalikan kejayaan arsitektur tradisional serta meningkatkan fungsi wisata budaya keraton.
Kubu Purboyo Soroti Masalah Revitalisasi
Kubu PB XIV Purboyo, yang dipimpin oleh penasihat hukum Tamrin, menyoroti bahwa proyek revitalisasi tidak transparan. Mereka menuntut audit independen untuk menilai penggunaan dana, kualitas material, serta kepatuhan terhadap standar konservasi warisan budaya.
“Kami mengharapkan proses yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Tamrin dalam sidang. “Jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, namun kami tidak akan menutup mata terhadap potensi penyimpangan.”
Masalah Lumut pada Songgo Buwono
Pengamatan visual terhadap dinding Songgo Buwono menunjukkan adanya pertumbuhan lumut yang cukup luas, menandakan kurangnya perawatan rutin. Ahli konservasi bangunan bersejarah, Dr. Wira Pratama, menjelaskan bahwa lumut dapat merusak batuan tradisional apabila tidak segera diatasi.
“Lumut bukan hanya masalah estetika, melainkan dapat menembus pori‑pori batu, mengurangi kekuatan struktural, dan mempercepat proses degradasi,” kata Dr. Pratama. “Penanganan harus melibatkan pembersihan kimiawi yang tepat serta penerapan pelapis anti‑lumut yang sesuai dengan standar heritage preservation.”
Respon Keraton dan Langkah Selanjutnya
Singonagoro menegaskan bahwa keraton tetap berpegang pada kesepakatan awal dengan kuasa hukum, meskipun ada usulan‑usulan baru yang tidak dapat diakomodasi. Ia menambahkan bahwa keraton telah menyiapkan tim pengacara pengganti untuk memastikan kelanjutan proses hukum.
Selain itu, pihak keraton menyatakan komitmen untuk meningkatkan perawatan Songgo Buwono. “Kami akan mengadakan audit internal serta melibatkan konsultan konservasi terkemuka untuk menilai kondisi aktual bangunan,” ujar Singonagoro.
Implikasi Hukum dan Budaya
Pengunduran diri 19 pengacara mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Undang‑Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur hak honorarium. Hal ini menambah kompleksitas hukum yang melibatkan keraton, terutama dalam proses penggantian nama dan proyek revitalisasi.
Dari perspektif budaya, keadaan Songgo Buwono yang berlumut menjadi simbol tantangan pelestarian warisan di era modern. Keterlibatan publik, media, serta lembaga kebudayaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek revitalisasi tidak hanya sekadar estetika, melainkan menjaga integritas sejarah.
Ke depan, audit independen yang diminta kubu PB XIV diharapkan dapat memberikan transparansi. Sementara itu, pihak keraton berjanji akan mempercepat tindakan perawatan dan melaporkan hasilnya kepada publik.
Situasi ini menunjukkan dinamika antara kepentingan hukum, politik internal keraton, serta tanggung jawab pelestarian budaya. Penanganan yang tepat akan menjadi indikator keberhasilan keraton dalam menjaga warisan sekaligus menegakkan akuntabilitas.
