IDF Tolak Disalahkan atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon, Sebut Hizbullah yang Bertanggung Jawab
Berita Hari Ini – 02 April 2026 | Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon selatan tewas dalam dua serangan terpisah pada akhir Maret 2026. Mereka adalah Prajurit Laskar Garuda Farizal Rhomadhon (27) yang gugur di pos Adchit Al‑Qusayr, serta Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar (33) dan Sertu Muhammad Nur Ichwan (25) yang meninggal saat melaksanakan tugas logistik di daerah Bani Hayyan. Insiden tersebut menewaskan tiga anggota kontingen Indonesia, melukai lima lainnya, dan memicu kecaman internasional serta pernyataan keras dari pemerintah Indonesia.
Rincian Insiden dan Dampak Langsung
Menurut laporan resmi UNIFIL, serangan pertama terjadi pada Minggu, 29 Maret, ketika sebuah tank militer Israel menembakkan peluru yang menimpa pos Indonesia di dekat desa Adchit Al‑Qusayr. Puing‑puing dari tembakan tersebut ditemukan di lokasi, mengonfirmasi keterlibatan senjata artileri. Serangan kedua terjadi pada Senin, 30 Maret, ketika kendaraan patroli Indonesia melintasi jalur dekat Bani Hayyan dan terkena ledakan yang diduga berasal dari ranjau anti‑tank. Kedua insiden menewaskan total tiga prajurit dan melukai lima lainnya dengan tingkat luka mulai ringan hingga berat.
Reaksi Pemerintah Indonesia dan PBB
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa‑Bangsa, Umar Hadi, menyampaikan duka mendalam dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Ia menuntut pertanggungjawaban hukum atas serangan tersebut dan menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak boleh dilanggar. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengumumkan desakan kuat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan investigasi independen serta menggelar rapat darurat Dewan Keamanan. Ia menambah, “Serangan ini merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan 1701 dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut Statuta Roma.”
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menekankan bahwa pasukan penjaga perdamaian merupakan representasi komunitas internasional yang harus dilindungi. Ia mengimbau semua pihak, termasuk Israel dan Hizbullah, untuk memanfaatkan mekanisme UNIFIL sebagai sarana dialog dan menghindari tindakan yang mengancam keselamatan personel PBB.
Pernyataan Pasukan Pertahanan Israel (IDF)
Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui kanal Telegram militer, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menolak tuduhan bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian tiga prajurit TNI. IDF menegaskan bahwa insiden terjadi di “area pertempuran aktif” di mana Hizbullah terus melancarkan serangan terhadap posisi Israel. Menurut IDF, mereka sedang melakukan penyelidikan komprehensif untuk menentukan apakah serangan tersebut dipicu oleh aktivitas Hizbullah atau merupakan kecelakaan dalam operasi militer mereka. “Tidak dapat diasumsikan bahwa insiden‑insiden yang menimpa personel UNIFIL disebabkan oleh IDF,” bunyi pernyataan tersebut, yang dikutip oleh BBC pada 31 Maret 2026.
IDF menambahkan bahwa pada Senin, 30 Maret, tidak ada pasukan mereka yang berada di area kejadian dan tidak ada bahan peledak yang ditempatkan oleh mereka. Oleh karena itu, mereka menolak tanggung jawab atas ledakan ranjau yang menewaskan Kapten Zulmi dan Sertu Nur.
Alasan Israel Menolak Disalahkan dan Tuduhan Terhadap Hizbullah
- Lokasi pertempuran yang sangat intens, di mana serangan lintas‑batas antara Israel dan milisi Hizbullah berlangsung secara rutin.
- Kemungkinan besar proyektil atau ranjau berasal dari pihak Hizbullah yang menargetkan posisi Israel, namun secara tidak sengaja melukai pasukan UNIFIL.
- Penegasan bahwa investigasi independen diperlukan untuk mengungkap fakta sebenarnya sebelum menuding satu pihak secara sepihak.
Para analis militer menilai bahwa medan perang di Lebanon selatan memang kompleks, dengan penggunaan senjata berat, artileri, serta ranjau darat yang dapat melukai siapa saja yang berada di zona konflik, termasuk pasukan penjaga perdamaian.
Implikasi Hukum Internasional
Serangan terhadap personel PBB dianggap pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Resolusi 1701 melarang segala bentuk serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian, sementara Statuta Roma mengklasifikasikan tindakan yang disengaja terhadap personel internasional sebagai kejahatan perang. Jika investigasi PBB menemukan bukti keterlibatan langsung atau tidak langsung Israel, maka negara tersebut dapat menghadapi sanksi diplomatik dan kemungkinan tindakan hukum di Mahkamah Internasional.
Langkah Selanjutnya yang Diharapkan
- Pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan pihak ketiga, seperti Sekretariat PBB atau lembaga hak asasi internasional.
- Penggalangan dukungan diplomatik dari negara‑negara kontributor pasukan perdamaian lain, termasuk Prancis, yang juga menuduh Israel melakukan pelanggaran keamanan.
- Peninjauan kembali penempatan kontingen Indonesia di zona berisiko tinggi, dengan kemungkinan penarikan atau relokasi pasukan sebagai bentuk protes.
- Peningkatan koordinasi antara UNIFIL, militer Israel, dan milisi Hizbullah untuk mengurangi risiko tembakan lintas‑batas yang tidak disengaja.
Tragedi ini menegaskan betapa berbahayanya misi penjaga perdamaian di wilayah konflik yang terus memanas. Kematian tiga prajurit TNI menjadi kehilangan besar bagi Indonesia, keluarga, serta komunitas internasional yang mengandalkan UNIFIL sebagai simbol harapan perdamaian. Investigasi yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran serta memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.
