Indonesia telah memasuki tahun kedua proses aksesi OECD sejak diterimanya peta jalan aksesi pada 2024. Keanggotaan OECD bukan sekadar simbol pengakuan internasional, melainkan peluang untuk memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor global, meningkatkan kualitas kebijakan publik, serta mempercepat berbagai agenda reformasi kelembagaan. Namun, proses aksesi OECD bukanlah perlombaan mengejar status internasional semata, melainkan kemampuan Indonesia melakukan reformasi tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan.
Tantangan Besar dalam Proses Aksesi OECD
OECD telah mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efektivitas subsidi, serta memastikan berbagai program prioritas pemerintah dijalankan secara akuntabel agar defisit anggaran tetap terjaga di bawah tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program prioritas yang membutuhkan anggaran sangat besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sisi tujuan, program ini memiliki nilai strategis karena diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi Indonesia.
Namun, pengalaman menunjukkan bahwa program berskala besar selalu membawa konsekuensi tata kelola yang tidak sederhana. Pengadaan barang dan jasa, distribusi, pengawasan, hingga pelaporan keuangan menjadi titik-titik rawan yang membutuhkan perhatian ekstra. Berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan, persoalan pengadaan, maupun potensi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program publik selalu menjadi perhatian publik. Indonesia memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa program dengan alokasi anggaran besar sering kali menghadapi risiko korupsi ketika sistem pengawasan tidak berjalan optimal.
Mengapa Keberlanjutan Fiskal Sangat Penting
Risiko tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga dapat terkikisnya kepercayaan publik terhadap program yang sebenarnya dirancang untuk membantu masyarakat. Bagi OECD, kualitas tata kelola merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan sebuah negara. Korupsi yang sistemik, lemahnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas fiskal dapat menjadi hambatan serius dalam proses aksesi. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan menyediakan anggaran atau meluncurkan program besar, melainkan dari kemampuan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Apa Artinya Ini bagi Indonesia ke Depan?
Keberhasilan Indonesia dalam proses aksesi OECD akan memiliki dampak signifikan pada peningkatan kualitas tata kelola dan kebijakan publik. Indonesia harus memastikan bahwa reformasi benar-benar berjalan dalam praktik, bukan hanya tertulis dalam regulasi. Di titik inilah ujian sesungguhnya dimulai. Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan fiskal di tengah semakin besarnya kebutuhan belanja negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas tata kelola dan kebijakan publik untuk memenuhi standar OECD.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai keanggotaan OECD. Proses aksesi OECD bukanlah pekerjaan singkat, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, proses ini membutuhkan waktu sekitar 5-10 tahun. Oleh karena itu, Indonesia harus terus bekerja keras untuk memenuhi standar OECD dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kebijakan publik. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh keanggotaan OECD dan meningkatkan kredibilitasnya di mata investor global.
