Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor barang asal Korea Selatan (Korsel) dari 15 persen menjadi 25 persen. Langkah ini diambil Trump karena Korsel belum mengesahkan perjanjian perdagangan bilateral dengan AS. Trump menyatakan bahwa badan legislatif Korsel tidak memenuhi kesepakatan yang telah dicapai pada 30 Juli 2025.
Kronologi Ketegangan Perdagangan AS-Korsel
Pada Oktober 2025, Trump dan Presiden Korsel Lee Jae Myung mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS terhadap Korsel menjadi 15 persen, yang sebelumnya pernah diancamkan sebesar 25 persen. Sebagai imbalannya, Korsel sepakat untuk menginvestasikan 350 miliar dolar AS di AS. Namun, implementasi kesepakatan ini terhambat karena belum disetujui oleh badan legislatif Korsel.
Kantor kepresidenan Korsel menyatakan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan resmi dari Washington terkait kenaikan tarif terbaru tersebut. Menteri perdagangan Korsel akan mengunjungi AS untuk membahas masalah ini.
Mengapa Kenaikan Tarif Ini Penting?
Korsel merupakan mitra dagang penting bagi AS, dengan nilai impor barang Korsel ke AS mencapai 100 miliar dolar AS dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan tarif ini dapat berdampak signifikan pada perdagangan bilateral antara AS dan Korsel. Selain itu, langkah ini juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara kedua negara.
Apa Dampaknya bagi Korsel dan AS?
Kenaikan tarif ini dapat menyebabkan harga barang impor dari Korsel meningkat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi konsumen AS. Di sisi lain, Korsel juga dapat mengalami kerugian akibat penurunan ekspor ke AS. Kenaikan tarif ini juga dapat memicu reaksi berantai dari negara lain, yang dapat mempengaruhi perdagangan global.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Kedua negara masih memiliki kesempatan untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini melalui dialog. Namun, jika tidak ada kesepakatan, maka kenaikan tarif ini dapat berdampak jangka panjang pada perdagangan bilateral dan hubungan diplomatik antara AS dan Korsel. Oleh karena itu, kedua negara harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
