Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia menjadi fokus utama Badan Pengkajian (BP) MPR RI dalam menggelar diskusi grup terarah (FGD) di Denpasar, Bali. Melalui forum ini, BP MPR RI ingin mendapatkan pandangan yang jujur dan kritis dari para akademisi mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini. Ketua BP MPR RI, Yasonna H. Laoly, mengatakan bahwa FGD ini merupakan bagian dari tugas BP MPR RI untuk melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.
Fokus pada Penguatan Kedaulatan Rakyat
FGD bertema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. I Dewa Gede Palguna, Pakar Ilmu Politik Universitas Udayana Dr. Kadek Dwita Apriani, dan Pakar Ilmu Politik Universitas Udayana Drs. I Ketut Putra Erawan. Yasonna menjelaskan bahwa setelah lebih dari dua dekade reformasi dan lima kali pelaksanaan pemilu nasional, Indonesia perlu terus melakukan refleksi terhadap kualitas demokrasi yang berkembang.
Kualitas Demokrasi Indonesia Masih Perlu Dievaluasi
Demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu secara berkala, tetapi juga dari sejauh mana proses politik mampu menghadirkan representasi rakyat yang berkualitas dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. “Kita perlu mengevaluasi apakah proses rekrutmen elite politik melalui pemilu benar-benar telah mencerminkan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Tantangan dalam Pelaksanaan Demokrasi
Sejumlah temuan yang berasal dari hasil penelitian mengemuka dalam diskusi tersebut. Pakar Ilmu Politik Universitas Udayana Dr. Kadek Dwita Apriani memaparkan hasil penelitian evaluasi Pilkada Bali 2024 yang dilakukan Universitas Udayana bersama KPU Provinsi Bali. Dari hasil penelitian itu, dijelaskan secara prosedural demokrasi Indonesia berjalan cukup baik. Tingkat partisipasi pemilih relatif tinggi dan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara reguler.
Pentingnya Demokratisasi Internal Partai Politik
Namun, dari sisi subtansi demokrasi masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Prof. I Dewa Gede Palguna menilai bahwa salah satu persoalan mendasar terletak pada belum optimalnya demokratisasi internal partai politik. Padahal, partai politik merupakan pintu utama rekrutmen kepemimpinan nasional dan jabatan-jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Dalam FGD ini, para akademisi dan pakar politik juga menyoroti isu-isu lain seperti penguatan fungsi pengawasan parlemen dan demokratisasi partai politik. Berdasarkan hasil diskusi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Upaya penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi Indonesia masih menjadi tantangan yang harus dihadapi.
