Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah mendapat sorotan tajam terkait dengan pengelolaan dananya. Pasalnya, ada kerancuan aturan mengenai dana hibah MBG yang disebut tidak dikenai pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah negara akan rugi dengan kebijakan ini?
Apa yang Terjadi?
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa ada surat edaran (SE) yang diterbitkan Kepala BGN sebelumnya yang menyatakan seluruh dana hibah yang digunakan dalam program MBG tidak dikenakan pajak. Namun, Bimo menjelaskan bahwa penetapan suatu barang atau penghasilan sebagai objek pajak atau bukan objek pajak hanya bisa diatur melalui undang-undang dan regulasi turunannya, bukan surat edaran.
Bimo juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengusulkan agar dana insentif harian yang disalurkan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur MBG dikategorikan sebagai dana bantuan atau hibah. Namun, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini, dana insentif tersebut masih termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh).
Mengapa dan Dampak
Kerancuan kebijakan ini terjadi karena surat edaran Kepala BGN yang menyatakan dana hibah MBG tidak dikenai pajak, padahal penetapan pajak hanya bisa diatur melalui undang-undang. Hal ini menimbulkan potensi loss bagi negara, karena dana insentif yang disalurkan kepada SPPG masih termasuk objek pajak. Jika dana tersebut tidak dikenai pajak, maka negara akan kehilangan pendapatan pajak yang berpotensi besar.
Dampaknya, program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat justru dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penindakan dan revisi kebijakan untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian bagi negara.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Pemerintah masih memiliki jalan panjang untuk menyelesaikan masalah ini. Perlu dilakukan revisi kebijakan dan penindakan untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan juga pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana hibah MBG digunakan secara tepat dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara.
Dengan demikian, program MBG dapat menjadi contoh keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, tanpa menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, BGN, dan stakeholder lainnya untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa program MBG dapat berjalan sukses.
