Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Papua
Tito Karnavian menjelaskan bahwa tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi salah satu alasan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap program tersebut. Berdasarkan data, persentase rumah tidak layak huni di Papua Raya mencapai 30%, artinya satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak. Kondisi ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan APBD, karena APBD sudah fokus pada pendidikan, kesehatan, jalan, dan belanja pegawai. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah.
Momen Penentu di Peninjauan Bantuan
Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan pihak terkait lainnya berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama bermukim di Kampung Mosso. Saat meninjau kondisi rumah keduanya, Tito Karnavian menilai bahwa bangunan tersebut memang layak mendapatkan bantuan BSPS. Kondisi rumah mengalami kerusakan berat yang ditandai dengan dinding lapuk, fondasi yang kurang kokoh, serta atap yang kerap bocor saat hujan.
Apa Artinya Ini bagi Masyarakat Papua?
Program perumahan rakyat ini merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Papua dapat memiliki rumah yang layak dan nyaman. Kepala daerah juga diajak untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. “Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” pungkasnya.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan program perumahan rakyat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Papua. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bekerja sama untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah, sehingga masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan nyaman.
