Muh Haris Dorong Program Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran, Gerakkan Ekonomi Lokal di Jawa Tengah
Cara Memulai Bisnis Digital dengan Modal Kecil Sebagai Reseller Digital
KompetitifBerita Hari Ini – 14 April 2026 | Salatiga, 14 April 2026 – Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada acara sosialisasi di Taman Kota Bedosari, Minggu (12/4). Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan ekonomi lokal untuk memastikan manfaat gizi seimbang sampai ke rumah tangga paling membutuhkan.
Program MBG: Strategi Nasional untuk Kesehatan Publik
MBG dirancang sebagai upaya strategis pemerintah mengurangi angka stunting dan meningkatkan status gizi anak serta ibu hamil di seluruh Indonesia. Pada fase awal pelaksanaannya, program ini telah menjangkau 9,63 juta penerima manfaat di Jawa Tengah, setara hampir 11 persen target nasional sebesar 82,9 juta orang. Angka ini menandakan keberhasilan provinsi tersebut sebagai pilot project nasional yang memadukan standar keamanan pangan, sertifikasi halal, dan pelatihan chef bersertifikasi.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dandy Satria Iswara, lebih dari 3.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dengan pencapaian 97 persen dari target yang ditetapkan. Sebanyak 2.000 SPPG memperoleh Sertifikasi Sanitasi Laik Higiene (SLHS), sementara ratusan unit lainnya telah bersertifikasi halal. Implementasi standar HACCP pada sejumlah SPPG menjamin mutu makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah dan warga rentan.
Peran Muh Haris: Memperkuat Sinergi Masyarakat dan Pemerintah
Dalam sambutannya, Muh Haris menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat bergantung semata pada pemerintah pusat. “Harus ada sinergi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta agar program ini berkelanjutan dan benar‑benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya. Ia mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi, baik melalui pemantauan pelaksanaan di SPPG maupun dengan mendukung program melalui pembelian produk lokal.
Pengalaman Muh Haris sebelumnya dalam mengadvokasi kebijakan kesehatan anak memberi landasan kuat bagi seruan kolaboratif tersebut. Ia menambahkan bahwa dukungan ekonomi lokal tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan pangan berkualitas, tetapi juga menumbuhkan lapangan kerja di daerah pedesaan.
Ekonomi Lokal Sebagai Tulang Punggung MBG
Data terbaru mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen anggaran MBG dialokasikan untuk belanja bahan pangan lokal. Lebih dari 8.500 koperasi desa dan kelurahan menjadi jembatan antara produsen pangan dan kebutuhan dapur SPPG. Komoditas ikan seperti lele, nila, patin, tongkol, dan tuna mendominasi menu MBG, dengan target penyajian ikan minimal dua kali seminggu untuk setiap penerima manfaat.
- Lele: diproduksi secara intensif di kolam air tawar, mudah diolah, dan terjangkau.
- Nila: memiliki nilai gizi tinggi, cocok untuk anak usia sekolah.
- Patin: sumber protein dan asam lemak omega‑3.
- Tongkol dan Tuna: menyediakan protein laut serta mineral penting.
Sinergi antara nelayan, pembudidaya, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah pesisir utara dan selatan Jawa Tengah diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi, tetapi juga memperkuat daya saing sektor perikanan. Pemerintah daerah telah menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan distribusi dingin dan pelatihan keahlian bagi petani dan nelayan.
Tantangan dan Langkah Ke Depan
Meskipun capaian angka penerima manfaat mengesankan, beberapa tantangan masih harus diatasi. Ketersediaan bahan pangan di daerah terpencil, kontrol kualitas yang konsisten, serta pemantauan dampak jangka panjang terhadap status gizi memerlukan perhatian khusus. Muh Haris mengusulkan pembentukan forum koordinasi regional yang melibatkan akademisi, LSM, serta perwakilan sektor swasta untuk meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan MBG secara berkala.
Ia juga menyoroti perlunya pemanfaatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan distribusi makanan, memonitor stok bahan baku, serta mengumpulkan data real‑time mengenai status gizi penerima. “Dengan data yang akurat, kita dapat menyesuaikan menu, memperbaiki rantai pasok, dan memastikan tidak ada kelompok yang terlewatkan,” tegas Muh Haris.
Secara keseluruhan, program MBG di Jawa Tengah menunjukkan contoh konkret bagaimana kebijakan publik dapat terintegrasi dengan pembangunan ekonomi lokal. Dorongan kuat dari tokoh legislatif seperti Muh Haris, dukungan teknis kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan gizi seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
