Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Muhammad Abdi Maludin dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian Partai Gerindra. Gerindra khawatir kasus ini dapat menjadi batu sandungan bagi pasangan Prabowo-Gibran.
Apa yang Terjadi?
Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, mengaku menerima uang suap sebesar Rp 20 juta. Uang tersebut diberikan oleh alumni kampus melalui aparat kepolisian dengan tujuan agar BEM UBK tidak melakukan aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni lalu. Massa aksi juga diminta bersedia bertemu dengan Gibran di Istana Wakil Presiden seusai demonstrasi. Abdi mengaku telah menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadi dan membagikannya kepada alumni UBK, jajaran pengurus BEM FH UBK, dan pengurus BEM FE UBK.
Universitas Bung Karno (UBK) telah memutuskan untuk menonaktifkan status kemahasiswaan Abdi. Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, mengatakan keputusan penonaktifan dilakukan setelah Rektorat menerima langsung pengakuan Abdi. Dengan status ini, segala aktivitas Abdi tidak lagi mengatasnamakan BEM UBK maupun universitas hingga proses investigasi resmi dinyatakan rampung.
Mengapa dan Dampak
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Bambang Haryadi, meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlibat dalam dugaan suap tersebut. Menurut Bambang, pengakuan Abdi tidak serta-merta menyeret keterlibatan Gibran yang sempat menemui massa aksi. Bambang juga menilai bahwa Gibran tidak perlu memberikan klarifikasi atas dugaan yang berkembang lantaran itu bukan termasuk tugas wakil kepala negara.
Namun, kasus ini dapat berdampak pada hubungan antara Prabowo dan Gibran. Bambang berpendapat bahwa isu ini tidak perlu ditanggapi lantaran dicurigai bertujuan untuk memecah hubungan Prabowo-Gibran. “Jangan sampai (akibat) isu ini ada upaya memecah belah dan membuat keretakan ataupun ingin membuat jurang pemisah antara Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Sekretaris Fraksi Gerindra DPR ini.
Apa Artinya Ini bagi Prabowo-Gibran?
Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi tantangan bagi pasangan Prabowo-Gibran. Gerindra khawatir bahwa kasus ini dapat menjadi batu sandungan bagi pasangan tersebut. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Gibran Rakabuming Raka ihwal uang suap ke mahasiswa UBK.
Dalam kesempatan itu, Bambang menegaskan dukungan Fraksi Gerindra untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kita selalu menjaga dan support pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena ini satu kesatuan,” ucap dia.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih dalam proses investigasi. Universitas Bung Karno telah menonaktifkan status kemahasiswaan Abdi, dan Gerindra terus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, kasus ini dapat berdampak pada hubungan antara Prabowo dan Gibran jika tidak ditangani dengan baik.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://nasional.tempo.co/read/2110277/gerindra-kasus-bem-ubk-jangan-jadi-jurang-prabowo-gibran, without altering the facts of the original article.
