Komnas HAM Kecam Operasi TNI di Puncak: 12 Warga Sipil Tewas, Anak & Perempuan Jadi Korban
Berita Hari Ini – 21 April 2026 | Komnas HAM mengecam keras operasi penindakan yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap kelompok TPNPB-OPM di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 14 April 2026. Operasi tersebut menewaskan dua belas warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, serta melukai belasan lainnya.
Latar Belakang Operasi
Satgas Habema, satuan khusus TNI, melancarkan serangan di Kampung Kembru, Distrik Kembru, dengan tujuan menumpas keberadaan TPNPB-OPM. Namun, laporan lapangan menunjukkan tidak ada kontak tembak antara pasukan militer dan kelompok separatis pada tanggal 13‑15 April 2026. Sebaliknya, warga sipil menjadi sasaran tembakan yang mengakibatkan kematian dan luka serius.
Pernyataan Komnas HAM
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam konferensi pers pada 20 April 2026 menegaskan, “Komnas HAM kecam operasi TNI di Puncak Papua yang menewaskan 12 warga sipil, termasuk anak dan perempuan, serta menuntut evaluasi menyeluruh.” Ia menambahkan bahwa setiap serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun di luar perang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.
Anis menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tuntas demi keadilan bagi korban dan keluarga. Komnas HAM terus mengumpulkan data, melakukan verifikasi, dan berkoordinasi dengan aparat keamanan serta lembaga terkait untuk memastikan akurasi jumlah korban.
Reaksi OPM
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menolak adanya kontak tembak antara kelompoknya dan TNI pada periode tersebut. Ia menuduh operasi militer TNI sebagai aksi sepihak yang menargetkan warga sipil, menambah rumah yang terbakar, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.
OPM menuntut pertanggungjawaban penuh dari pemerintah Indonesia serta permintaan maaf publik kepada keluarga korban.
Tuntutan Evaluasi dan Pemulihan
Komnas HAM mendesak Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasi, mekanisme penargetan, serta aturan penggunaan senjata di daerah konflik. Selain itu, Komnas HAM meminta pemerintah pusat dan daerah menyediakan bantuan medis, psikologis, serta program rehabilitasi bagi korban yang selamat dan keluarga yang kehilangan anggota.
Langkah-langkah pemulihan diharapkan mencakup pemulangan kembali warga yang mengungsi, perbaikan infrastruktur rumah yang rusak, serta jaminan keamanan yang memadai agar warga tidak lagi terpaksa meninggalkan wilayah asal karena rasa takut.
Implikasi Hukum Internasional
Para pakar hukum internasional menilai bahwa serangan yang menargetkan warga sipil tanpa adanya ancaman militer dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa. Jika terbukti, pelaku dapat dikenai proses pidana di tingkat nasional atau internasional.
Penanganan kasus ini menjadi sorotan dunia, mengingat Papua tengah berada di persimpangan antara upaya keamanan negara dan hak-hak dasar penduduk asli. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan kebijakan keamanan dengan perlindungan hak asasi manusia, menghindari eskalasi konflik yang dapat memperparah situasi kemanusiaan.
Kasus penindakan di Puncak ini menegaskan pentingnya akuntabilitas militer, transparansi investigasi, dan kepedulian terhadap korban sipil. Upaya bersama antara lembaga HAM, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
