Berita Hari Ini – 21 April 2026 | Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 20 April 2026. Langkah hukum ini muncul setelah dinamika internal partai yang dikenal sebagai dualisme kepengurusan memicu tuntutan agar kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dalam mengesahkan perubahan susunan pengurus dibatasi.
Latar Belakang Dualisme Kepengurusan
Setelah selesai menggelar Muktamar VI di Bali, DPP PBB resmi mengajukan permohonan pengesahan susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum pada 9 Maret 2026. Namun tiga hari kemudian, pada 12 Maret 2026, sebuah kubu lain mengajukan permohonan serupa berdasarkan hasil Musyawarah Dewan Partai (MDP). Kedua permohonan tersebut menimbulkan kebingungan karena menghasilkan dua daftar pengurus yang saling bertentangan.
Ketua Umum PBB hasil Muktamar VI, Gugum Ridho Putra, menegaskan bahwa proses Muktamar merupakan forum tertinggi partai yang sah menurut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sebaliknya, MDP dinilai tidak sah karena diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tanpa melibatkan DPP, sehingga melanggar ketentuan internal partai.
Gugatan terhadap UU Parpol
PBB mengajukan “judicial review” atau uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan perubahannya pada UU Nomor 2 Tahun 2011. Pasal yang digugat mengatur kewenangan Menkum dalam mengesahkan perubahan susunan pengurus partai di tingkat pusat. Gugum menilai bahwa kewenangan tersebut terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan, terutama ketika terjadi dualisme kepengurusan seperti yang sedang dialami PBB.
Menurut Gugum, prinsip “first come, first served” dalam administrasi publik seharusnya memberikan prioritas kepada pihak yang mengajukan lebih dulu, yakni DPP PBB hasil Muktamar VI. Namun, Menkum diduga telah menerbitkan surat keputusan (SK) pengesahan untuk susunan pengurus hasil MDP, meski belum ada bukti fisik yang ditunjukkan kepada pihak PBB.
Permintaan PBB kepada Mahkamah Konstitusi
PBB menuntut agar MK membatalkan atau membatasi kewenangan Menkum sehingga hanya berfungsi sebagai pencatat peristiwa hukum partai, bukan sebagai otoritas yang menentukan keabsahan kepengurusan. Gugum mengusulkan penggantian SK pengesahan dengan surat keterangan tercatat, serta penerapan mekanisme masa sanggah terbuka yang memberi ruang bagi pihak yang tidak setuju untuk mengajukan klarifikasi secara transparan.
Selain itu, PBB meminta agar Mahkamah Partai tidak lagi menjadi forum utama penyelesaian sengketa internal, karena pengalaman sebelumnya menunjukkan ketidakefektifan lembaga tersebut dalam menyelesaikan konflik di partai-partai lain seperti Golkar, PPP, Hanura, dan Partai Berkarya.
Reaksi dan Implikasi Politik
Langkah PBB menguji UU Parpol mencerminkan ketegangan yang semakin tajam antara struktur internal partai dan peran lembaga negara. Jika MK memutuskan mendukung permintaan PBB, hal ini dapat mengubah cara Kementerian Hukum berinteraksi dengan partai politik, memperkecil ruang bagi intervensi politik dalam proses internal partai.
Para pengamat politik menilai bahwa keputusan MK akan menjadi preseden penting bagi penyelesaian dualisme kepengurusan di masa depan. Pembatasan kewenangan Menkum dapat memperkuat prinsip demokrasi internal partai, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme pengawasan eksternal yang efektif.
Di sisi lain, pihak yang mendukung kebijakan pengesahan oleh Menkum berargumen bahwa peran tersebut diperlukan untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas perubahan struktur partai, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh fraksi internal yang berusaha memonopoli kekuasaan.
Proses Selanjutnya di Mahkamah Konstitusi
PBB telah menyerahkan dokumen lengkap, termasuk bukti pengajuan awal pada 9 Maret 2026, serta kronologi perselisihan yang terjadi setelah Muktamar VI. MK dijadwalkan akan mengkaji materi gugatan dan memberikan putusan yang bersifat final serta mengikat.
Apapun hasilnya, kasus ini menegaskan pentingnya regulasi yang jelas mengenai peran Menkum dalam konteks dinamika partai politik. Dengan semakin kompleksnya lanskap politik Indonesia, kejelasan hukum menjadi kunci untuk menjaga stabilitas demokrasi.
Secara keseluruhan, PBB gugat UU Parpol menandai titik balik dalam upaya partai politik untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses internalnya, sekaligus menantang batasan kewenangan lembaga pemerintah dalam urusan partai.
