Berita Hari Ini – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, mengadakan pertemuan khusus dengan para pelaku sejarah perundingan damai Malino I (Poso) dan Malino II (Maluku) di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan. Agenda utama pertemuan adalah menanggapi polemik video potongan ceramah yang disampaikan JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada awal Maret 2026 serta memperkuat komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah Poso dan Ambon.
Latar Belakang Polemik Ceramah UGM
Pada 5 Maret 2026, JK menyampaikan pidato dalam rangka agenda “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Multipolar”. Dalam pidatonya, ia menyinggung konflik bersenjata yang pernah melanda Poso dan Ambon, menyoroti persepsi keliru bahwa berperang demi “syahid” dapat membawa seseorang ke surga. Potongan video yang beredar menampilkan pernyataan tersebut secara terpisah, memicu laporan ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dengan tuduhan penistaan agama.
JK segera menegaskan bahwa video tersebut dipotong dan tidak mencerminkan keseluruhan materi. Ia menekankan bahwa tujuan ceramah adalah menjelaskan fakta sosiologis mengenai konflik, bukan menyerang ajaran agama Islam maupun Kristen. “Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis di kediamannya pada 18 April 2026.
Daftar Tokoh Perdamaian yang Hadir
- Perwakilan Poso: Pendeta Rudolf Metusala, Pendeta Rinaldi Damanik, Pendeta Jetroson Rense, Pendeta Dajaramo Tasiabe, Ustaz Sugianto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, Ustaz Mualim Fauzil.
- Perwakilan Maluku: Pendeta Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, Ustaz Hadi Basalamah.
Semua tokoh agama tersebut menyatakan dukungan mereka terhadap upaya JK untuk mengklarifikasi isi ceramah dan menegaskan kembali pentingnya dialog antarumat beragama dalam proses perdamaian.
Poin-Poin Penjelasan JK dalam Pertemuan
JK menjelaskan bahwa Indonesia saat ini mencatat sekitar 15 konflik berskala besar, dan salah satu pemicunya adalah persepsi keliru mengenai ajaran agama saat terjadi ketegangan. Ia menuturkan contoh konkret bahwa sebagian kelompok di Poso dan Ambon pernah mengaitkan aksi kekerasan dengan janji surga, yang pada kenyataannya hanyalah manipulasi doktrin.
Selain itu, JK menekankan bahwa ceramah di UGM tidak dimaksudkan untuk menyinggung agama tertentu, melainkan untuk menyampaikan pengalaman pribadi dalam meredam doktrin keliru yang pernah memicu konflik berdarah puluhan tahun lalu. “Saya hanya ingin membagikan fakta lapangan, agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam fitnah,” ujarnya.
Reaksi dan Harapan Tokoh Perdamaian
Para tokoh yang hadir memberikan komentar positif. Pendeta John Ruhulessin menegaskan bahwa ceramah JK memang membahas fakta sosiologis, bukan doktrin teologis, dan menambah pentingnya pemahaman sejarah konflik untuk mencegah terulangnya kekerasan. “Kami berharap pertemuan ini memperkuat komitmen bersama untuk menjaga toleransi, persatuan, dan keamanan nasional,” kata beliau.
Pendeta Rinaldi Damanik menambahkan, “Konteks yang diangkat JK sangat relevan. Kita harus mengedukasi masyarakat bahwa agama bukan alat untuk membenarkan kekerasan, melainkan sumber perdamaian.”
Langkah Konkret Kedepan
JK mengajak semua pihak, termasuk masyarakat umum, untuk menahan diri dari tindakan provokatif yang dapat memicu eskalasi. Ia menyebut beberapa contoh konkret, seperti memblokir demo yang berpotensi menimbulkan kerusuhan di Makassar, Medan, dan Jawa. “Kita harus bersama menjaga situasi tetap kondusif,” tegasnya.
Selain itu, pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk forum diskusi rutin antara pemerintah, tokoh agama, dan mantan mediator konflik. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran pengalaman, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta monitoring situasi di wilayah rawan konflik.
Dengan klarifikasi yang disampaikan JK dan dukungan tokoh-tokoh perdamaian Malino, diharapkan narasi negatif yang beredar di media sosial dapat diminimalisir, serta upaya rekonsiliasi di Poso‑Ambon dapat berjalan lebih lancar.
Secara keseluruhan, pertemuan ini menegaskan kembali peran aktif JK dalam memediasi isu-isu sensitif, sekaligus memperkuat jaringan tokoh perdamaian yang berpengalaman. Harapannya, Indonesia dapat melanjutkan proses perdamaian yang berkelanjutan, mengurangi potensi konflik, dan meneguhkan semangat persatuan bangsa.
