Berita Hari Ini – 21 April 2026 | Perdana Menteri terpilih Hungaria, Peter Magyar, menegaskan bahwa negaranya akan menahan Benjamin Netanyahu jika sang pemimpin Israel memasuki wilayah Hungaria. Pernyataan ini muncul setelah Magyar berjanji menghentikan proses penarikan Hungaria dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menegaskan komitmen negara itu terhadap hukum internasional.
Kebijakan Baru Mengguncang Diplomasi
Setelah kemenangan telak partai Tisza pada pemilu 12 April 2026, Magyar dijadwalkan dilantik pada awal Mei. Ia segera mengumumkan bahwa Hungaria akan menegakkan perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu, yang dikeluarkan pada November 2024 karena dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. “Jika suatu negara merupakan anggota ICC dan seseorang yang dicari oleh ICC memasuki wilayahnya, maka orang tersebut harus ditahan,” ujar Magyar dalam konferensi pers di Budapest pada 20 April.
Sejarah Penolakan Sebelumnya
Sebelum pemerintahan Orban berakhir, Hungaria menolak menahan Netanyahu ketika ia mengunjungi Budapest pada April 2025. Pada saat itu, Orban mengumumkan penarikan Hungaria dari ICC, sebuah langkah yang secara teknis memerlukan satu tahun untuk berlaku. Penarikan tersebut memberikan kekebalan diplomatik kepada Netanyahu selama kunjungannya.
Magyar berencana menghentikan proses penarikan tersebut paling lambat 2 Juni 2026, tepat satu tahun setelah pengajuan resmi ke PBB. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam sikap Hungaria terhadap lembaga peradilan internasional.
Reaksi Internasional
Beberapa negara, termasuk Prancis, menentang penangkapan Netanyahu dengan alasan bahwa tindakan tersebut dapat melanggar perjanjian bilateral dan pasal 98 Statuta ICC yang melindungi kekebalan diplomatik. Mantan Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan pada April 2025 bahwa Jerman tidak dapat membayangkan penahanan Netanyahu di tanahnya. Italia juga mengindikasikan akan memberikan perlindungan serupa.
Namun, dukungan terhadap kebijakan Magyar datang dari pihak-pihak yang menilai penegakan hukum ICC sebagai langkah penting untuk memperkuat kepercayaan internasional. Uni Eropa diperkirakan akan melihat Hungaria sebagai mitra yang lebih kooperatif, khususnya dalam konteks bantuan ke Ukraina yang diperkirakan mencapai 105 miliar dolar AS.
Implikasi Politik Dalam Negeri
Di dalam negeri, keputusan ini memperkuat posisi Magyar sebagai pemimpin yang menegakkan hukum dan menolak politik realpolitik yang mengabaikan perintah internasional. Partai Tisza, yang mengusung platform anti-penarikan ICC, berhasil menggalang dukungan luas, terutama di kalangan pemilih muda yang menuntut akuntabilitas atas konflik di Timur Tengah.
Langkah ini juga memicu perdebatan di parlemen Hungaria, dengan oposisi menilai bahwa kebijakan tersebut dapat merusak hubungan bilateral dengan Israel, yang memiliki hubungan ekonomi dan militer yang signifikan dengan Budapest.
Prospek Kunjungan Netanyahu
Netanyahu telah menerima undangan resmi dari Hungaria untuk kunjungan pada musim gugur 2026. Jika Magyar menegakkan kebijakan “Hungaria tangkap Netanyahu”, kunjungan tersebut kemungkinan akan dibatalkan atau diubah menjadi pertemuan di luar wilayah Hungaria. Hal ini menambah ketegangan di antara pemerintah Israel dan negara-negara Eropa yang masih bergulat dengan implementasi perintah ICC.
Secara keseluruhan, keputusan Magyar mencerminkan dinamika baru dalam politik internasional, di mana kepatuhan terhadap lembaga peradilan global menjadi faktor penentu dalam hubungan diplomatik.
