Australia memperketat penegakan aturan larangan media sosial bagi remaja di bawah usia 16 tahun. Pemerintah setempat akan menggandakan sanksi finansial bagi platform digital yang dinilai gagal mematuhi regulasi tersebut, menyusul masih maraknya anak-anak yang berhasil mengakses media sosial meski aturan telah diberlakukan. Denda maksimum untuk pelanggaran sistematis dinaikkan menjadi 99 juta dolar Australia atau sekitar Rp1 triliun. Regulator keselamatan daring Australia, eSafety Commissioner, juga akan memperoleh kewenangan yang lebih besar untuk mengawasi dan menindak perusahaan teknologi.
Fokus pada Pelanggaran Sistematis
Pemerintah Australia menyatakan regulator independen tersebut saat ini tengah menyelidiki dugaan ketidakpatuhan sejumlah platform besar, termasuk Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, dan YouTube. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menilai perusahaan teknologi belum menunjukkan upaya yang memadai untuk mematuhi regulasi. “Jelas perusahaan teknologi besar belum berbuat cukup untuk mematuhi hukum. Masih terlalu banyak anak-anak yang menggunakan media sosial,” kata Albanese dalam pernyataan resmi pemerintah.
Cara Remaja Mengakses Media Sosial
Sejumlah cara yang digunakan remaja untuk mengakses media sosial meski aturan telah diberlakukan antara lain memakai akun milik orang yang lebih tua, membuat akun dengan identitas palsu, hingga mengakses platform melalui mode peramban privat. Keberhasilan kebijakan Australia menjadi perhatian banyak negara yang tengah mempertimbangkan aturan serupa, termasuk Inggris, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Selandia Baru.
Mengapa Aturan Ini Penting?
Pemerintah Australia认为 bahwa perusahaan teknologi besar memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. “Perusahaan media sosial merupakan salah satu korporasi paling kaya dan berpengaruh di dunia sehingga harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Menteri Komunikasi Australia Anika Wells. Denda yang lebih berat dan kewenangan baru ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi besar.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Dengan regulasi baru ini, eSafety Commissioner dapat meminta informasi, dokumen, hingga bukti kepatuhan langsung dari perusahaan media sosial maupun pihak ketiga, seperti penyedia layanan verifikasi usia dan toko aplikasi. Ini akan memungkinkan regulator untuk lebih efektif dalam mengawasi dan menindak perusahaan teknologi yang tidak mematuhi aturan. Jalan panjang yang masih harus ditempuh adalah memastikan bahwa perusahaan teknologi besar mematuhi aturan dan melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260628143746-192-1374322/australia-naikkan-denda-rp1-triliun-bagi-platform-yang-langgar-aturan, without altering the facts of the original article.
