Sebanyak 400 pekerja PT Freeport Indonesia terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya bakal mengawal proses penyelesaian kasus PHK yang telah berlangsung selama sembilan tahun tersebut. Freeport disebut telah melakukan PHK terhadap sekitar 2.400 pekerja pada 2017 silam.
Kasus PHK yang Berlarut-Larut
Pada 2017, PT Freeport Indonesia melakukan PHK terhadap sekitar 2.400 pekerja yang melakukan aksi mogok kerja. Perusahaan menyebut aksi mogok tersebut sebagai aksi ilegal, sementara serikat pekerja menilai bahwa aksi mogok tersebut sah sesuai aturan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika dan Komnas HAM juga menyatakan bahwa aksi mogok tersebut legal dan para pekerja seharusnya dapat kembali bekerja. Namun, hingga kini perusahaan disebut belum menerima kembali para pekerja tersebut, sehingga nasib para pekerja masih menggantung.
Proses Penyelesaian yang Dinilai Belum Tuntas
KSPI juga menyoroti proses penyelesaian PHK yang dinilainya belum tuntas. Meski perusahaan telah menyiapkan dana pesangon, dana tersebut tidak dititipkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun dituangkan dalam perjanjian bersama yang didaftarkan ke PHI. “Sehingga secara otomatis karena uang yang disiapkan perusahaan itu masih di PT Freeport, bukan dititip di pengadilan PHI dan tidak ada perjanjian bersama yang didaftar PHI, maka secara hukum ketenagakerjaan masih ada hubungan kerja,” ucap Said Iqbal.
Mengapa Kasus Ini Penting?
Kasus PHK yang dialami oleh pekerja Freeport ini penting karena menyangkut hak-hak pekerja yang belum diselesaikan. Selain itu, kasus ini juga berdampak pada kehidupan pekerja dan keluarga mereka. “Tahun 2017, sembilan tahun yang lalu, itu mem-PHK kurang lebih 2.400 pekerja Freeport yang melakukan pemogokan. Dari sisi perusahaan itu adalah pemogokan yang ilegal kata perusahaan sehingga di-PHK, ada perjanjian bersamanya. Dari sisi buruh menganggap tidak ada PHK, itu mogok legal,” tutur Said Iqbal.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Kejadian ini dapat berdampak pada kepercayaan pekerja terhadap perusahaan dan pemerintah. Jika kasus ini tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat terjadi kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, KSPI meminta COO Danantara Dony Oskaria memfasilitasi penyelesaian persoalan PHK tersebut dengan memanggil manajemen PT Freeport Indonesia. Menurut Said Iqbal, Dony Oskaria menyatakan akan memanggil pihak Freeport untuk membahas penyelesaian kasus yang telah berlangsung selama sekitar sembilan tahun tersebut.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Kasus PHK yang dialami oleh pekerja Freeport ini masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. KSPI dan Danantara akan terus mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga selesai. “Langkah itu juga sejalan dengan pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh DPRD Kabupaten Mimika untuk mengawal penyelesaian kasus,” ucap Said Iqbal. Dengan demikian, diharapkan hak-hak pekerja dapat diselesaikan dan keadilan dapat ditegakkan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://medan.tribunnews.com/news/1801589/said-iqbal-ungkap-nasib-2400-pekerja-freeport-yang-kena-phk-danantara-akan-turun-tangan, without altering the facts of the original article.
