Berita Hari Ini – 03 April 2026 | Jakarta, 2 April 2026 – Pada Rabu (1/4/2026) kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi saksi pelantikan resmi Hendarsam Marantoko, advokat sekaligus politisi Partai Gerindra, sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Penunjukan tersebut dilakukan tanpa melalui proses seleksi terbuka, menimbulkan sensasi di kalangan pengamat kebijakan publik.
Hendarsam menegaskan akan menghindari polemik seputar proses penunjukan. “Agak sensitif tapi saya tidak bisa jawab, saya tidak akan berpolemik masalah itu, mungkin nanti ditanyakan kepada bagian humas,” ujar ia setelah mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto di Aula Jusuf Adiwinata. Sumpahnya menegaskan komitmen kepada konstitusi, integritas, serta etika jabatan, sebagaimana tertulis dalam teks resmi.
Latar Belakang Penunjukan
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden Nomor 187/TPA Tahun 2025 pada 29 Desember 2025, mengangkat Hendarsam sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Imigrasi. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi proses rekrutmen, mengingat standar seleksi jabatan struktural biasanya melibatkan kompetisi terbuka dan penilaian merit.
Namun, Hendarsam menekankan fokus pada pelaksanaan tugas. “Saya fokus bekerja dan tidak akan masuk ke dalam polemik itu. Hari ini langsung dari sini, saya langsung bergerak,” tegasnya, menandakan niat untuk memprioritaskan operasional imigrasi di tengah dinamika migrasi manusia dan tantangan keamanan perbatasan.
Agenda Kementerian Imigrasi ke Depan
- Meningkatkan efisiensi layanan perizinan masuk dan keluar bagi warga negara Indonesia serta warga asing.
- Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik ilegal, termasuk perdagangan manusia.
- Menjalin sinergi dengan kementerian terkait untuk penanganan isu kependudukan dan penataan data imigran.
Selain Hendarsam, pada hari yang sama Iwan Santoso dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum, menambah lapisan kebijakan reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik.
Prabowo Subianto dan Sorotan pada Pahlawan PMI
Tak lama setelah pelantikan, Presiden Prabowo Subianto menampilkan sisi lain dari agenda kebijakan luar negeri dan kepedulian sosial dengan bertemu Sugianto, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Indramayu yang terkenal karena menyelamatkan tujuh lansia warga Korea Selatan saat kebakaran hutan di Yeongdeok, Maret 2025.
Pertemuan tersebut berlangsung di jamuan santap siang kenegaraan di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae, pada Rabu (1/4/2026). Prabowo memberikan pujian hangat, menepuk punggung Sugianto dan mengingatkannya untuk tetap menjaga sikap baik selama berada di Korea. “Baik-baik kau ya, mereka senang sama kamu,” ucap Prabowo dengan penuh kebanggaan.
Aksi heroik Sugianto, yang bekerja sebagai nelayan sebelum menjadi PMI, memperlihatkan peran penting tenaga kerja Indonesia di luar negeri dalam menciptakan citra positif bangsa. Keberhasilan tersebut juga menjadi bahan narasi kebijakan migrasi yang menekankan perlindungan dan penghargaan terhadap PMI.
Implikasi Politik dan Sosial
Pengangkatan Hendarsam dan sorotan Prabowo terhadap Sugianto mencerminkan dua dimensi kepemimpinan pemerintah: internalisasi reformasi birokrasi dan eksternalitas diplomasi kemanusiaan. Sementara kritik terhadap proses seleksi Dirjen Imigrasi menggarisbawahi kebutuhan transparansi, penunjukan Hendarsam dapat dipandang sebagai langkah strategis Partai Gerindra untuk memperkuat eksistensinya di tingkat eksekutif.
Di sisi lain, keberhasilan Sugianto menambah narasi positif tentang kontribusi tenaga kerja Indonesia di kancah internasional, yang dapat menjadi landasan bagi kebijakan perlindungan PMI serta peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara tujuan migran.
Kedua peristiwa ini sekaligus menegaskan bahwa agenda politik Indonesia kini tidak hanya terfokus pada urusan domestik, melainkan juga pada penciptaan citra positif di mata dunia.
Ke depan, publik dan lembaga pengawas akan terus memantau kinerja Hendarsam di Kementerian Imigrasi, sementara keberhasilan Sugianto diharapkan dapat dijadikan contoh dalam program pelatihan dan penghargaan bagi PMI. Kedua dinamika tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan reformasi struktural dengan penguatan nilai kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri.
