Kekerasan Tepi Barat Memanas: Pemukim Israel Bakar Rumah, Militer Rekrut Unit Kontroversial
Berita Hari Ini – 29 April 2026 | Ketegangan di Tepi Barat kembali memuncak setelah serangkaian aksi kekerasan yang menargetkan warga sipil Palestina. Pada pekan lalu, kelompok pemukim Israel melakukan pembakaran rumah dan penyerangan mobil di desa Jalur, Nablus, sementara unit militer cadangan ultra‑Ortodoks Netzah Yehuda kembali diaktifkan setelah sekadar sebulan skorsing karena menyerang wartawan.
Penyerangan Pemukim dan Pembakaran Rumah
Di malam hari, sekelompok pemukim bersenjata menyerbu beberapa rumah warga di desa Jalud, selatan Nablus. Mereka menyalakan api pada atap rumah, menghancurkan properti, dan memaksa penghuni mengungsi. Sekitar 15 warga, termasuk anak-anak dan perempuan, mengalami luka-luka. Salah satu saksi, Um Shadi al‑Tubasi, menggambarkan situasi mencekam: “Selama 10 hari, kami hidup dalam ketakutan terus‑menerus, serangan mereka meningkat di malam hari untuk memaksa kami keluar dari rumah kami.”
Menurut kepala desa Jalud, Raed al‑Nasser, pemukiman ilegal telah merambah wilayah desa sejak 1975. Dari total 23.000 dunam tanah, hampir 17.000 dunam kini telah dirampas untuk kepentingan pembangunan pemukiman, meninggalkan warga tanpa lahan pertanian dan tempat tinggal yang aman.
Militer Israel Aktifkan Kembali Unit Netzah Yehuda
Dalam perkembangan paralel, Batalyon Netzah Yehuda, yang beroperasi di bawah naungan militer ultra‑Ortodoks, diumumkan kembali beroperasi di Tepi Barat. Unit ini sempat diskors selama satu bulan setelah serangkaian insiden penyerangan terhadap jurnalis CNN pada 30 Maret di desa Tayasir.
Prajurit-prajurit jaringan ini ditangkap kamera saat mengepung dan menahan tim wartawan yang tengah mendokumentasikan aksi pemukim. Salah satu jurnalis, Cyril Theophilos, dikerik hingga terjatuh ke tanah, sementara peralatan kamera rusak parah. Penyelidikan polisi militer masih berlangsung, namun banyak pihak menilai sanksi internal yang diberikan terlalu ringan.
Pejabat militer mengklaim bahwa insiden tersebut merupakan “kegagalan etis dan profesional yang serius” dan berjanji akan mengadakan pelatihan khusus untuk memperkuat standar etika prajurit sebelum kembali memegang senjata. Meskipun begitu, keputusan untuk menempatkan kembali unit ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukuman militer dalam mencegah kekerasan di lapangan.
Dampak Kemanusiaan dan Respons Internasional
Serangkaian aksi kekerasan ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik warga, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Anak‑anak yang menyaksikan rumah mereka terbakar atau orang tua yang dipaksa meninggalkan ladang mereka, kini hidup dalam ketakutan akan serangan berikutnya.
Organisasi hak asasi manusia menilai bahwa tindakan pemukim dan kebijakan militer Israel melanggar hukum humaniter internasional. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil oleh otoritas internasional untuk menekan pihak Israel menghentikan ekspansi pemukiman ilegal dan memastikan perlindungan bagi warga Palestina.
Situasi di Hebron
Di wilayah Hebron, pasukan Israel juga melaporkan penangkapan pasangan suami istri dan ancaman penghancuran lima rumah. Insiden ini menambah daftar panjang pelanggaran yang menimbulkan kecaman dari masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia.
Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa kekerasan di Tepi Barat tidak lagi bersifat sporadis, melainkan bagian dari strategi sistematis untuk menguasai lahan dan menekan penduduk Palestina. Tanpa adanya akuntabilitas yang jelas, siklus kekerasan diprediksi akan berlanjut, mengorbankan nyawa dan masa depan generasi mendatang.
Pengamat menekankan pentingnya tekanan diplomatik internasional serta pemantauan independen untuk menahan tindakan ekstremis di lapangan. Hanya dengan respons yang tegas, harapan akan tercapainya perdamaian yang adil di wilayah tersebut dapat terwujud.
Kasus‑kasus terbaru ini menegaskan kembali bahwa situasi di Tepi Barat membutuhkan perhatian mendesak, baik dari komunitas internasional maupun lembaga‑lembaga penegak hukum setempat, demi menghentikan siklus kekerasan yang telah melukai ribuan nyawa.
