Krisis Selat Hormuz Memicu Penghapusan Bea Masuk LPG: Pemerintah Selamatkan UMKM dengan Kebijakan Baru
Berita Hari Ini – 29 April 2026 | Pertikaian militer di Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran telah menimbulkan guncangan signifikan pada rantai pasokan energi global. Indonesia, sebagai negara konsumen utama bahan baku petrokimia, merasakan dampaknya lewat lonjakan harga nafta, bahan baku utama plastik kemasan. Menanggapi situasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian terkait untuk mengambil langkah cepat, termasuk menghapus bea masuk LPG serta plastik, guna menahan tekanan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada biaya pengemasan.
Penghapusan Bea Masuk LPG dan Plastik
Mulai Mei 2026, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) menurunkan tarif bea masuk impor LPG dari 5 % menjadi 0 % selama enam bulan pertama. Kebijakan ini tidak hanya mencakup LPG, tetapi juga meluas ke produk plastik utama seperti polypropylene (PP), polyethylene (PE), linear low‑density polyethylene (LLDPE), dan high‑density polyethylene (HDPE). Tujuannya jelas: mengurangi biaya produksi kemasan makanan dan minuman, sekaligus memberi ruang bagi industri untuk beralih ke LPG sebagai bahan baku alternatif yang lebih stabil harga dibandingkan nafta.
“Impor LPG bea masuknya diturunkan menjadi 0 % sehingga refinery dapat memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Langkah ini diharapkan menstabilkan harga pengemasan dan melindungi daya beli konsumen.”
Strategi Diversifikasi Pasokan Nafta
Sementara penghapusan bea masuk menjadi solusi jangka pendek, Pemerintah juga memperluas pencarian sumber nafta. Menko ESDM Bahlil Lahadalia ditugaskan menyiapkan daftar negara pemasok alternatif, dengan target finalisasi pada Mei 2026. Negara‑negara yang saat ini menjadi fokus meliputi India, beberapa wilayah di Afrika, dan Amerika Serikat. Diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan yang mengalir melalui Selat Hormuz, yang kini terancam oleh blokade dan aksi militer.
Airlangga menambahkan, “Stabilitas bahan baku petrokimia sangat penting untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau. Kami terus memantau dinamika geopolitik untuk memastikan rantai pasokan tidak terputus.”
Dampak Global dan Proyeksi Pasokan Energi
Konflik di Selat Hormuz tidak hanya memengaruhi pasar domestik. Laporan International Energy Agency (IEA) mencatat penurunan pasokan LNG global hingga 20 % akibat gangguan logistik di kawasan tersebut. Penurunan ini memicu lonjakan harga gas alam di Asia dan Eropa, serta menurunkan permintaan LNG di pasar impor utama. Sementara itu, Iran mengajukan proposal kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali selat dengan syarat pencabutan blokade, menunjukkan bahwa stabilitas kawasan tetap menjadi faktor kunci bagi keamanan energi dunia.
Di sisi lain, negara‑negara seperti India telah mengimplementasikan kebijakan serupa dengan menurunkan bea masuk bahan bakar dan plastik, memberi contoh bahwa langkah fiskal dapat meredam inflasi bahan baku secara cepat.
Evaluasi dan Prospek Kebijakan
Penghapusan bea masuk LPG dan plastik akan dievaluasi setelah periode enam bulan berakhir. Pemerintah menyiapkan indikator seperti perubahan harga eceran produk makanan, volume produksi UMKM, serta tingkat impor LPG. Jika kebijakan terbukti efektif, kemungkinan perpanjangan atau penyesuaian tarif akan dipertimbangkan.
Selain itu, diversifikasi sumber nafta diharapkan dapat menurunkan volatilitas harga jangka panjang, mengurangi risiko ketergantungan pada satu jalur laut strategis. Kombinasi kebijakan fiskal dan strategi pasokan ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam menghadapi krisis energi yang dipicu oleh ketegangan geopolitik.
Secara keseluruhan, langkah penghapusan bea masuk LPG serta upaya mencari pemasok nafta alternatif menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi UMKM dan menjaga stabilitas harga konsumsi publik di tengah gejolak pasar global.
