Protes Barcode: Ratusan Sopir Truk Geruduk Kantor Pertamina Surabaya Bawa Keranda Mayat
Berita Hari Ini – 30 April 2026 | Ratusan sopir truk berkumpul di depan kantor PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Surabaya pada Rabu (29/4/2026) sambil mengibarkan sound horeg dan membawa keranda mayat. Aksi mereka menyoroti pemotongan kuota solar subsidi serta pemblokiran barcode pembelian bahan bakar, yang dianggap menghambat operasional transportasi darat di Jawa Timur.
Latar Belakang Masalah Kuota Solar
Sejak awal 2024, sopir truk di Jawa Timur melaporkan penurunan drastis kuota solar yang sebelumnya mencapai 200 liter per hari. Pada 2026, kuota tersebut kerap dipotong menjadi hanya 100 liter, sementara kebutuhan rata‑rata truk jarak jauh dapat mencapai 300‑400 liter per perjalanan. Penurunan kuota ini beriringan dengan blokir barcode yang biasanya dipakai untuk mengakses subsidi solar di SPBU Pertamina.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Supriyono, menjelaskan bahwa pemblokiran barcode muncul secara tiba‑tiba dan proses pemulihannya memakan waktu berminggu‑minggu hingga berbulan‑bulan. “Barcode diblokir, sehingga kami tidak dapat mengisi solar atau kuota berkurang secara signifikan,” ujarnya dalam sambutan singkat di antara sorakan massa.
Aksi di Lapangan
Demonstrasi dimulai dengan barisan truk berderet, di mana beberapa pengemudi menggelar sound horeg berirama keras untuk menambah tekanan visual. Di samping itu, sebuah keranda mayat diletakkan di depan gedung Pertamina sebagai simbolis bahwa pemotongan kuota dan blokir barcode telah menjerumuskan banyak keluarga sopir ke dalam krisis ekonomi, bahkan mengancam nyawa mereka karena tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional.
Para pendemo membacakan daftar tuntutan, termasuk pemulihan kuota solar ke level semula, pencabutan pemblokiran barcode, serta transparansi mekanisme alokasi subsidi. Mereka menegaskan bahwa mereka membeli solar dengan harga resmi, bukan dengan cara ilegal, sehingga tidak seharusnya diperlakukan berbeda.
Tuntutan Utama Sopir Truk
- Mengembalikan kuota solar minimal 200 liter per hari untuk setiap truk.
- Mengaktifkan kembali barcode pembelian subsidi secara permanen.
- Memberikan kompensasi atas kerugian pendapatan selama periode pemotongan.
- Melibatkan perwakilan sopir dalam penyusunan kebijakan subsidi BBM.
GSJT menegaskan bahwa mereka tetap menghormati kebijakan pemerintah agar subsidi tepat sasaran, namun menolak implementasi yang merugikan petani jalanan.
Reaksi Pihak Pertamina
Juru bicara Pertamina MOR V, Iwan Pratama, menyatakan bahwa perusahaan sedang melakukan evaluasi teknis terkait sistem barcode. “Kami memahami kepentingan para sopir truk, dan sedang berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menemukan solusi yang adil,” kata Iwan dalam pernyataan resmi. Namun, ia menolak untuk memberikan angka pasti terkait pemulihan kuota dalam waktu dekat.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Penurunan kuota solar berimbas langsung pada pendapatan harian sopir truk, yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan keluarga mereka. Menurut data tidak resmi yang dihimpun oleh GSJT, rata‑rata penurunan pendapatan mencapai 30‑40 persen sejak pemblokiran barcode diberlakukan. Akibatnya, sejumlah keluarga terpaksa mengurangi pengeluaran penting seperti pendidikan anak dan biaya kesehatan.
Selain itu, sektor logistik regional mengalami keterlambatan pengiriman barang, terutama pada rute lintas pulau yang mengandalkan truk berkapasitas tinggi. Hal ini menimbulkan efek domino pada harga komoditas lokal, yang cenderung naik akibat keterbatasan pasokan.
Para ahli ekonomi menilai bahwa kebijakan pembatasan kuota harus diimbangi dengan mekanisme alternatif, misalnya voucher digital atau sistem kredit BBM, untuk menghindari gangguan pada rantai pasok nasional.
Aksi yang berlangsung hingga sore harinya berakhir tanpa bentrokan fisik signifikan. Pihak keamanan mengamankan area dan menegakkan protokol ketertiban, sementara sopir truk mengakhiri demonstrasi dengan menurunkan bendera putih sebagai simbol harapan akan solusi damai.
Kasus ini menegaskan kembali pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan energi, dan komunitas transportasi. Tanpa koordinasi yang tepat, kebijakan yang berniat baik dapat berbalik menjadi beban bagi mereka yang paling bergantung pada layanan BBM subsidi.
