Hebohnya syarat lulusan SMP bisa menjadi calon kepala desa (kades) di Trenggalek, Jawa Timur, menjadi perdebatan hangat di masyarakat. Pasalnya, Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Dalam rapat lanjutan, pembahasan mengenai regulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tersebut sempat berjalan alot, terutama menyangkut sejumlah persyaratan krusial bagi para calon pemimpin desa.
Momen Penentu di Menit Akhir
Wakil Ketua Pansus Raperda tentang Pilkades, Guswanto, mengungkapkan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya. Beberapa anggota Pansus sempat mempertanyakan mengapa standar pendidikan minimal yang dipersyaratkan dinilai terlalu rendah, yakni hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. “Perdebatan tadi adalah persoalan syarat minimal calon kepala desa,” ulas Guswanto, Senin (13/7/2026).
Menanggapi perdebatan tersebut, Guswanto meluruskan bahwa daerah tidak bisa sembarangan mengubah aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Persyaratan pendidikan minimal tersebut sudah dikunci secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16. “Jadi banyak para anggota Pansus menyampaikan, ‘Kenapa cuma SMP dan paket?’ Ya karena di undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 3 di Tahun 2004 itu sudah jelas di situ,” terangnya.
Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda
Berikut tiga fakta yang membuat kejadian ini berbeda:
1. Persyaratan pendidikan minimal untuk calon kepala desa di Trenggalek hanya lulusan SMP atau sederajat.
2. Peraturan tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16.
3. Pansus DPRD Trenggalek tengah membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Dengan adanya peraturan tersebut, maka calon kepala desa di Trenggalek hanya perlu memiliki pendidikan minimal SMP atau sederajat. Hal ini dapat membuka peluang bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengalaman, namun tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Namun, di sisi lain, peraturan ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan calon kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Pansus DPRD Trenggalek masih harus menempuh jalan panjang untuk menyelesaikan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Dengan demikian, peraturan yang telah ada dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa di Trenggalek.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jatim.tribunnews.com/trenggalek/552363/syarat-lulusan-smp-bisa-nyalon-kades-di-trenggalek-jadi-perdebatan-di-dprd-apa-mungkin-diganti, without altering the facts of the original article.
