Kebijakan dan Kontroversi Aleksander Čeferin Selama Menjabat Presiden UEFA
Sejak terpilih sebagai Presiden Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) pada September 2016, Aleksander Čeferin memegang kendali atas organisasi paling berpengaruh di dunia olahraga. Pria asal Slovenia berlatar belakang pengacara pidana ini naik ke panggung kekuasaan pasca-skandal korupsi yang mengguncang kepemimpinan terdahulu, Michel Platini.
Sejak terpilih sebagai Presiden Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) pada September 2016, Aleksander Čeferin memegang kendali atas organisasi paling berpengaruh di dunia olahraga. Pria asal Slovenia berlatar belakang pengacara pidana ini naik ke panggung kekuasaan pasca-skandal korupsi yang mengguncang kepemimpinan terdahulu, Michel Platini.
Membawa janji transparansi dan perlindungan terhadap sepak bola inklusif, kepemimpinan Čeferin diwarnai oleh serangkaian reformasi struktural yang berani. Namun, di saat yang sama, masa jabatannya juga dipenuhi oleh gesekan politik, perdebatan regulasi keuangan, hingga kontroversi publik yang memicu perpecahan di kalangan pemangku kepentingan sepak bola global.
Kebijakan-Kebijakan Utama: Modernisasi dan Reformasi Kompetisi
Selama memimpin UEFA, Čeferin meluncurkan sejumlah kebijakan penting yang mengubah secara fundamental peta kompetisi dan tata kelola sepak bola di Benua Biru.
1. Perlawanan dan Penumpasan European Super League (ESL)
Kebijakan tertegas Čeferin terlihat saat membendung ancaman pembentukan European Super League pada April 2021. Proyek yang digagas 12 klub raksasa Eropa tersebut dinilai mengancam European Sports Model—sistem berbasis promosi dan degradasi yang terbuka. Čeferin bergerak cepat memobilisasi dukungan suporter, liga domestik, hingga pemerintah negara-negara Eropa. Ketegasannya mengancam sanksi berat berhasil membubarkan proyek tersebut hanya dalam hitungan hari, sekaligus mengukuhkan perannya sebagai “penjaga tradisi” sepak bola Eropa.
2. Peluncuran UEFA Conference League
Untuk membuka peluang bagi klub-klub dari negara dengan koefisien rendah, Čeferin menginisiasi UEFA Conference League (berjalan sejak musim 2021/2022). Langkah ini dinilai sukses memperluas partisipasi klub-klub dari kawasan Eropa Timur dan Balkan untuk merasakan atmosfer kompetisi tingkat benua serta meningkatkan pendapatan finansial mereka.
3. Reformasi Aturan Keuangan: Dari FFP ke FSR
Melihat tingginya tingkat inflasi transfer dan gaji pemain, Čeferin menggantikan sistem Financial Fair Play (FFP) lama dengan Financial Sustainability Regulations (FSR). Poin inti aturan baru ini mencakup Squad Cost Rule, yang membatasi pengeluaran gaji pemain, transfer, dan komisi agen maksimal 70% dari total pendapatan klub, demi menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.
4. Perubahan Format Kompetisi Antarklub (Sistem Swiss)
Di bawah arahan Čeferin, UEFA merombak format babak grup tradisional Liga Champions, Liga Europa, dan Conference League menjadi fase penyisihan tunggal berbasis Swiss-system mulai musim 2024/2025. Perubahan ini bertujuan meningkatkan intensitas pertandingan antar-tim papan atas sejak awal kompetisi dan mendongkrak nilai hak siar komersial.
Deretan Kontroversi Panas di Bawah Kepemimpinan Čeferin
Meski mengukir berbagai pencapaian, kepemimpinan Aleksander Čeferin tidak luput dari kritik keras. Beberapa kebijakan dan pernyataannya kerap memicu gelombang kontroversi.
1. Isu Revisi Statuta Masa Jabatan dan Gelombang Pengunduran Diri
Pada awal masa jabatannya di tahun 2017, Čeferin memperkenalkan pembatasan masa jabatan presiden maksimal tiga periode (12 tahun) sebagai bagian dari reformasi anti-korupsi. Namun, pada Kongres UEFA di Paris (Februari 2024), ia mendorong amandemen statuta yang mengecualikan masa jabatan pertamanya (2016–2019)—karena ia masuk menggantikan sisa periode Platini—agar tidak dihitung dalam batas maksimal.
Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya memperpanjang kekuasaan hingga 2031. Langkah tersebut memicu protes internal hebat, berujung pada pengunduran diri Zvonimir Boban dari jabatannya sebagai Chief of Football UEFA. Meski amandemen akhirnya disetujui mayoritas anggota, Čeferin secara mengejutkan menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi pada 2027 dengan alasan keluarga, meski kritikus menganggap manuver politiknya telah mencederai prinsip reformasi awal.
2. Hubungan dengan Klub-Klub Berpemilik Negara (State-Owned Clubs)
Kritik tajam kerap dialamatkan pada kedekatan UEFA dengan klub-klub yang didukung oleh dana melimpah dari entitas negara (seperti Paris Saint-Germain dan Manchester City). Pengkritik menilai penegakan aturan aturan keuangan UEFA kerap dianggap kurang tegas terhadap klub-klub besar ini. Selain itu, posisi rangkap Nasser Al-Khelaifi (Presiden PSG) sebagai Ketua Asosiasi Klub Eropa (ECA) sekaligus anggota Komite Eksekutif UEFA dinilai menciptakan konflik kepentingan di lingkaran dalam Čeferin.
3. Kritik Ekspansi Piala Dunia 2026 dan Gesekan dengan 13 Federasi
Kontroversi terbaru muncul pada pertengahan tahun 2026 saat ajang Piala Dunia di Amerika Utara berlangsung. Dalam sebuah konferensi di Slovenia, Čeferin melontarkan kritik terhadap keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 tim. Ia menilai format baru tersebut menghasilkan banyak pertandingan yang “tidak menarik” karena penurunan kualitas persaingan.
Pernyataan ini memicu respons keras dari koalisi 13 federasi sepak bola dari Asia, Afrika, dan Karibia (termasuk Uzbekistan, Curacao, Tanjung Verde, Mesir, dan Afrika Selatan). Lewat pernyataan bersama, mereka mengecam pandangan Čeferin sebagai bentuk sikap elit dan tidak menghargai perjuangan negara-negara berkembang yang baru pertama kali lolos ke panggung dunia.
4. Boikot Final Piala Dunia 2026 dan Ketegangan Politik dengan FIFA
Hubungan dingin antara UEFA dan FIFA di bawah pimpinan Gianni Infantino mencapai puncaknya pada Juli 2026. Čeferin memilih tidak menghadiri (memboikot) laga final Piala Dunia 2026 di New Jersey. Perselisihan ini dipicu oleh ketidaksetujuan UEFA terhadap keputusan disipliner FIFA yang membatalkan hukuman kartu merah pemain AS pasca-intervensi politik, kendala logistik dan izin masuk wasit internasional, serta gesekan terkait penjadwalan kompetisi global yang dinilai makin memadatkan kalender pemain.
Ringkasan Matriks Kebijakan vs Kontroversi
| Aspek | Kebijakan Utama / Pencapaian | Isu / Kontroversi Utama |
|---|---|---|
| Tata Kelola | Menumpas proyek European Super League (ESL) | Manuver revisi statuta batas masa jabatan hingga pengunduran diri Zvonimir Boban |
| Keuangan | Reformasi FFP menjadi Financial Sustainability Regulations (FSR) | Persepsi tebang pilih terhadap klub-klub berpemilik dana negara (state-owned clubs) |
| Kompetisi | Peluncuran Conference League & Format Baru Sistem Swiss | Kritik terhadap ekspansi Piala Dunia FIFA & krisis hubungan dengan FIFA (Boikot Final 2026) |
| Visi Olahraga | Mempertahankan Model Olahraga Eropa (Inklusif) | Gesekan dengan negara berkembang terkait narasi laga “kurang menarik” |
Kesimpulan
Masa kepemimpinan Aleksander Čeferin di UEFA menyajikan gambaran kompleks tentang kepemimpinan olahraga di era modern. Di satu sisi, ia terbukti sebagai pemimpin tangguh yang mampu melindungi integritas piramida sepak bola Eropa dari ancaman komersialisasi ekstrem seperti Super League, serta berani memodernisasi format kompetisi antarklub.
Di sisi lain, gaya politik kepemimpinannya, dinamika internal terkait pembatasan masa jabatan, serta narasi yang bergesekan dengan federasi luar Eropa menunjukkan betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara kepentingan elite Eropa dan stabilitas sepak bola global. Rekam jejak Čeferin hingga akhir masa jabatannya nanti akan terus menjadi bahan perdebatan: apakah ia seorang penyelamat tradisi sepak bola, atau bagian dari elite politik olahraga yang defensif.
penulis:decha cantika
