Koalisi Sipil Gugat Pemaksaan Kesaksian Andrie Yunus: Ancaman Baru bagi Kebebasan Berpendapat

Berita Hari Ini – 03 Mei 2026 | Jakarta, 3 Mei 2026 – Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa pemaksaan kesaksian Andrie Yunus di pengadilan militer merupakan bentuk ancaman langsung terhadap hak konstitusional saksi dan kebebasan berpendapat. Sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS ini berlangsung di Mahkamah Militer II‑08, dan majelis hakim menyampaikan bahwa jika Andrie Yunus tidak hadir, ia dapat dikenai sanksi pidana.

Latar Belakang Kasus

Pada 2 April 2026, Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, menolak proses peradilan militer terbuka dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada publik. Ia juga mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Mahkamah Konstitusi. Keputusan tersebut memicu perdebatan sengit antara lembaga peradilan militer dan organisasi sipil yang memperjuangkan hak korban.

Penilaian Koalisi Sipil

Perwakilan Koalisi Sipil, Al Araf dari Centra Initiative, menyatakan bahwa ancaman pidana bagi saksi merupakan “ancaman secara langsung” yang menjadikan Andrie Yunus korban kedua kalinya. Ia menekankan bahwa Andrie Yunus sudah mendapatkan perlindungan menyeluruh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah serangan oleh anggota BAIS TNI.

Menurut Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa takut atau memaksa saksi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam proses peradilan pidana. Koalisi menilai bahwa pemaksaan kehadiran Andrie Yunus melanggar definisi tersebut.

Argumen Terhadap Militer

• Proses pemaksaan lebih mengutamakan kepentingan militer daripada keadilan korban.
• Kurangnya pemeriksaan terhadap atasan pelaku yang diduga memberi perintah.
• Penggunaan dalih bahwa pelaku bertindak atas dendam pribadi, yang menutupi kegagalan institusi TNI dalam menghormati hak konstitusional.

Al Araf menambahkan bahwa publik tidak mendapatkan informasi mengenai upaya TNI mengusut atasan pelaku. Hal ini memperparah persepsi bahwa institusi militer mengedepankan kepentingan internal dibandingkan keadilan bagi korban.

Permintaan Reformasi

Koalisi Sipil menyerukan reformasi peradilan militer agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Mereka menuntut agar hak konstitusional saksi, terutama yang merupakan korban, dijamin tanpa tekanan atau ancaman hukum. Selain itu, Koalisi menuntut transparansi penuh dalam penyelidikan, termasuk pemeriksaan terhadap perintah atasan yang mungkin menjadi dalang tindakan kekerasan.

Dalam pernyataan resmi, Koalisi menegaskan bahwa penolakan Andrie Yunus untuk bersaksi merupakan hak yang dilindungi undang‑undang. Tidak ada entitas, termasuk lembaga militer, yang berhak memaksa saksi untuk memberikan kesaksian secara paksa.

Implikasi Politik dan Hukum

Kasus ini menyoroti ketegangan antara lembaga militer dan masyarakat sipil dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Jika pemaksaan kesaksian tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan preseden yang menghambat partisipasi saksi dalam proses peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat keamanan.

Pengamat hukum menilai bahwa langkah Koalisi Sipil dapat memicu revisi kebijakan perlindungan saksi, sekaligus memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam meninjau keabsahan UU militer. Di sisi lain, pihak militer berargumen bahwa persidangan militer diperlukan untuk menjaga disiplin dan keamanan internal.

Pengembangan kebijakan yang seimbang antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia menjadi tantangan utama ke depan. Dialog terbuka antara semua pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang menghormati keadilan tanpa mengorbankan hak individu.

Secara keseluruhan, Koalisi Sipil menegaskan bahwa pemaksaan kesaksian Andrie Yunus bukan hanya persoalan prosedural, melainkan simbol ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan hak konstitusional warga negara. Upaya reformasi peradilan militer dan penguatan perlindungan saksi menjadi agenda penting yang harus segera ditindaklanjuti.