Penahanan Bupati Pekalongan Diperpanjang: KPK Dalami Kasus Korupsi Pengadaan Makanan RSUD
Berita Hari Ini – 04 Mei 2026 | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menyusul temuan baru dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan makanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Pekalongan. Langkah ini menambah intensitas investigasi yang sudah berlangsung selama beberapa minggu, sekaligus menimbulkan sorotan tajam pada dinamika politik lokal dan praktik pengadaan publik.
Penahanan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada tanggal 10 Mei kini diperpanjang hingga 20 Mei 2024. KPK menyatakan bahwa perpanjangan tersebut diperlukan untuk mengamankan barang bukti tambahan serta memastikan kelancaran proses interogasi saksi dan tersangka.
Latar Belakang Pengadaan Makanan RSUD Pekalongan
Pengadaan makanan bagi RSUD Pekalongan pada tahun 2022‑2023 menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa kontrak nilai miliaran rupiah diberikan kepada perusahaan milik keluarga Bupati, PT. Sinar Makanan Sejahtera. Menurut dokumen internal rumah sakit, perusahaan tersebut memenangkan tender tanpa melalui prosedur evaluasi yang transparan, sementara harga per porsi makanan jauh di atas standar pasar.
Investigasi awal mengidentifikasi adanya indikasi gratifikasi kepada pejabat daerah, termasuk Bupati Fadia, yang diduga memfasilitasi proses seleksi. KPK mencatat bahwa surat perintah kerja (SPK) ditandatangani oleh pejabat yang memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan, menimbulkan dugaan konflik kepentingan yang melanggar Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.
Langkah-Langkah Penegakan Hukum KPK
Setelah menerima laporan pengaduan, KPK membentuk tim khusus yang terdiri dari penyidik senior, analis keuangan, dan ahli pengadaan. Tim tersebut melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen tender, bukti transfer dana, serta rekaman komunikasi elektronik antara pihak rumah sakit, perusahaan keluarga Bupati, dan pejabat daerah.
Hasil audit mengungkap adanya pembayaran tambahan sebesar Rp 1,2 miliar yang tidak tercatat dalam kontrak resmi, serta beberapa faktur fiktif yang mengindikasikan praktik penggelembungan harga. Selain itu, KPK menemukan bahwa sebagian besar dana tersebut disalurkan melalui rekening pribadi anggota keluarga Bupati, menimbulkan indikasi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Reaksi Politik dan Masyarakat
Penahanan berulang kali menjadi bahan perdebatan di DPRD Kabupaten Pekalongan. Beberapa anggota mengkritik lambatnya proses penindakan, sementara yang lain menilai tindakan KPK sudah tepat untuk menegakkan akuntabilitas. Di sisi lain, kelompok aktivis anti‑korupsi menggelar aksi damai di alun‑alun kota, menuntut transparansi penuh dan penyelidikan terhadap semua pihak yang terlibat.
Masyarakat umum, terutama pasien RSUD, mengekspresikan keprihatinan terkait kualitas layanan kesehatan yang mungkin terpengaruh akibat aliran dana yang tidak semestinya. Sebuah survei singkat yang dilakukan oleh lembaga survei independen menunjukkan bahwa 68% responden menilai kepercayaan mereka terhadap institusi kesehatan daerah menurun sejak kasus ini terungkap.
Implikasi Hukum dan Prospek Penuntutan
Jika terbukti, Fadia Arafiq dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU KPK, yang masing‑masing mengatur tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hukuman maksimal yang dapat dikenakan mencapai 20 tahun penjara serta denda yang signifikan.
Selain Bupati, KPK juga menargetkan sejumlah pejabat rumah sakit, staf keuangan, serta anggota keluarga yang terlibat dalam alur dana. Penyelidikan masih berlanjut untuk mengidentifikasi apakah ada jaringan lebih luas yang mengoperasikan skema serupa di daerah lain.
Secara keseluruhan, perpanjangan penahanan Bupati Pekalongan menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di level daerah. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan publik tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.
Ke depan, masyarakat menanti hasil akhir proses penyidikan serta langkah konkret pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme pengadaan, memastikan transparansi, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.
