PDIP: Intervensi RUU Pemilu Bisa Seret Demokrasi Mundur, Pemerintah Didesak Turun dari Jalur Kontrol

Berita Hari Ini – 04 Mei 2026 | Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa intervensi RUU Pemilu oleh pemerintah berpotensi menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Peringatan ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam rapat internal partai, menyinggung kemungkinan Indonesia kembali ke praktik era Orde Baru jika proses legislasi dipengaruhi secara berlebihan.

Ambisi Pemerintah Mengambil Alih Inisiatif

Sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan agar pemerintah dapat menjadi pengusul draf RUU Pemilu apabila DPR tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Yusril menyatakan, “Jika proses di DPR masih terhenti selama dua setengah tahun, negosiasi kembali mengenai siapa yang mengajukan draf perlu dipertimbangkan.” Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan legislator dan pakar tata negara.

Penolakan PDIP dan Kekhawatiran Demokrasi

Hasto menanggapi dengan tegas, “Jika pemerintah mengambil alih, kita akan mundur ke era Orde Baru, di mana kontrol atas proses pemilu lebih besar dan partisipasi publik terpinggirkan.” PDIP menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga legislatif dalam penyusunan undang‑undang dasar demokrasi.

Ketua DPR Puan Maharani menambahkan, meski masih ada komunikasi politik dengan partai‑partai, proses pembahasan RUU Pemilu belum memasuki tahap formal. “Komunikasi politik tetap kami lakukan di partai‑partai politik, dan itu tidak dilakukan tertutup,” ujarnya.

Suara Pakar tentang Revisi UU Pemilu

Para pakar, termasuk Ida Budhiati, ahli hukum tata negara Universitas Bhayangkara, menekankan bahwa revisi UU Pemilu merupakan prasyarat penting untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang kompeten. Budhiati menjelaskan tiga faktor utama yang mendorong kebutuhan revisi: hasil kajian yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi, serta masa jabatan penyelenggara yang akan berakhir.

Pakar lain, Kahfi Adlan dari Perludem, menargetkan penyelesaian revisi paling lambat Agustus 2026, agar proses seleksi anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat berjalan tanpa tumpang tindih regulasi.

Risiko Jika RUU Tidak Direvisi Tepat Waktu

• Potensi tumpang tindih regulasi dengan tahapan pemilu yang sedang berlangsung.
• Kehilangan kepastian hukum bagi penyelenggara, partai, dan pemilih.
• Kemungkinan pemerintah memperluas kontrol, menggerus kebebasan politik.

Eks‑penyelenggara pemilu, Hadar, menambahkan bahwa tanpa revisi segera, proses seleksi penyelenggara baru harus dimulai paling lambat Oktober 2026. Keterlambatan dapat mengakibatkan perubahan bersifat pragmatis yang tidak menyentuh akar permasalahan seperti politik uang, transparansi data, dan kompleksitas sistem pemilu.

Langkah Selanjutnya dan Tuntutan Masyarakat Sipil

Berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil, menyerukan DPR untuk mempercepat pembahasan RUU Pemilu dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat mengganggu independensi proses legislatif. Mereka menuntut partai‑partai politik tidak mengulur‑ulur waktu dan memastikan substansi RUU matang sebelum dibawa ke pemungutan suara.

Dengan tekanan dari partai, pakar, dan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada pilihan: mempercepat revisi dengan tetap menjaga proses demokratis, atau melanjutkan intervensi yang dapat menurunkan standar demokrasi. PDIP tetap menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dijaga dari segala bentuk kemunduran, termasuk melalui intervensi RUU Pemilu yang tidak proporsional.

Jika tidak ada kesepakatan yang konstruktif, risiko demokrasi mundur akan semakin nyata, menandai era baru yang mengancam kebebasan politik dan partisipasi publik.