Mahkamah Konstitusi Diuji Amicus Curiae UU TNI: BEM FH UI, UGM, Undip, Unair & UB Gugat Undang-Undang Militer

Berita Hari Ini – 05 Mei 2026 | Jakarta – Pada Senin (4/5/2026), perwakilan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) dari lima universitas terkemuka Indonesia menyerahkan dokumen amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dokumen tersebut mendukung permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang tengah diproses dalam perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025.

Latar Belakang Pengajuan Amicus Curiae

Aliansi BEM FH menilai bahwa revisi UU TNI berpotensi mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Perubahan tersebut, antara lain, memperluas peran TNI dalam jabatan sipil, memperpanjang masa pensiun jenderal, serta menguatkan peradilan militer. Menurut para pengusul, hal‑hal ini dapat menimbulkan impunitas dan mengurangi kontrol sipil atas militer.

Anggota Aliansi BEM FH

• BEM FH Universitas Indonesia (UI)
• BEM FH Universitas Diponegoro (Undip)
• Dema Justisia Universitas Gadjah Mada (UGM)
• BEM FH Universitas Airlangga (Unair)
• BEM FH Universitas Brawijaya (UB)

Ketua aliansi, Ilman Nur Fathan (BEM FH Undip), menjelaskan bahwa forum komunikasi ini dibentuk khusus untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa terkait kebijakan pertahanan negara.

Poin‑Poin Kritik Terhadap UU TNI

Amicus curiae yang diajukan menyoroti empat aspek utama:

1. Perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh TNI, yang dianggap bertentangan dengan prinsip netralitas militer.
2. Pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat sipil.
3. Peningkatan masa pensiun bagi perwira tinggi, yang menambah beban anggaran negara.
4. Penguatan peradilan militer yang dapat mengurangi hak atas proses hukum yang adil bagi warga.

Para mahasiswa menegaskan bahwa kebijakan tersebut dapat menggerus hak asasi manusia (HAM) dan menimbulkan risiko represif terhadap warga sipil.

Reaksi Pemerintah dan Publik

Pemerintah menanggapi bahwa revisi UU TNI dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan pertahanan negara. Namun, kelompok masyarakat sipil dan beberapa anggota legislatif menyatakan keprihatinan serupa dengan yang diutarakan oleh aliansi mahasiswa.

Proses di Mahkamah Konstitusi

MK dijadwalkan akan memeriksa permohonan uji materiil pada pertengahan tahun 2026. Jika MK memutuskan bahwa pasal‑pasal yang dipermasalahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka UU TNI dapat direvisi kembali atau dibatalkan.

Amicus Curiae UU TNI ini menegaskan komitmen generasi muda Indonesia terhadap supremasi hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan MK nantinya akan menjadi tolok ukur penting dalam menentukan arah hubungan sipil‑militer di masa depan.