**Kafe Rumahan di Banjarmasin Jadi Target Pajak Daerah, Pengamat Ekonomi: Pemungutan Harus Bertahap untuk Menghindari Kekacauan** **Momen Penentu di Menit Akhir** Pemerintah Kota Banjarmasin (Pemko) mulai memfokuskan perhatian pada keberadaan kafe-kafe rumahan di kota tersebut. Menurut informasi, langkah ini merupakan langkah yang tepat untuk memahami skala keberadaan usaha-usaha tersebut dan menentukan strategi untuk mengembangkannya. Namun, langkah ini juga harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan kesan pemungutan pajak yang tergesa-gesa dan tidak adil. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Fenomena ini mencerminkan resiliensi sekaligus kreativitas masyarakat Banua dalam menangkap peluang usaha di tengah tantangan ekonomi. Dr. Fanlia Prima Jaya, Pengamat Ekonomi STIMI Banjarmasin, mengungkapkan bahwa keberadaan home cafe atau kafe rumahan membawa dua sisi sekaligus, yakni manfaat dan tantangan. Manfaatnya cukup besar karena mampu menjadi penyerap tenaga kerja secara cepat, terutama bagi masyarakat yang terdampak efisiensi kerja atau kesulitan memasuki sektor formal. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Dari sisi ekonomi, keberadaan kafe-kafe rumahan juga dapat menekan biaya sewa sehingga harga jual produk menjadi lebih kompetitif dan keuntungan usaha relatif terjaga. Selain itu, keberadaan usaha rumahan turut menggerakkan rantai pasok lokal, mulai dari pasar tradisional sebagai penyedia bahan baku, pemasok kemasan, hingga jasa transportasi dan kurir. Namun, muncul persoalan persaingan usaha. Pelaku usaha kuliner formal yang telah memiliki izin merasa menghadapi kompetisi yang kurang seimbang karena mereka harus menanggung biaya sewa tempat, perizinan, hingga kewajiban pajak, sementara sebagian usaha rumahan belum memiliki beban yang sama. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Pengamat Ekonomi STIMI Banjarmasin menilai langkah Pemko Banjarmasin melakukan pendataan merupakan keputusan yang tepat, karena memang harus memiliki basis data yang valid mengenai jumlah, sebaran, maupun perkiraan omzet usaha rumahan. Tanpa data tersebut, pemerintah kesulitan menyusun kebijakan pembinaan, bantuan, maupun pemetaan potensi pajak secara akurat. Meski demikian, pemungutan pajak tidak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa. Penerapan pajak secara langsung tanpa mempertimbangkan kondisi riil usaha justru berisiko mematikan usaha yang baru berkembang. Dalam kesimpulan, pengamat ekonomi menyarankan agar pemerintah menetapkan kriteria yang objektif dan transparan untuk membedakan usaha yang masih layak dibina dengan usaha yang memang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak. Jika pajak dipaksakan tanpa perhitungan yang matang, pelaku usaha akan membebankan tambahan biaya tersebut kepada konsumen, yang berisiko menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada penurunan volume penjualan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1370193/kafe-rumahan-di-banjarmasin-jadi-target-pad-pengamat-ekonomi-ini-sebut-pemungutan-harus-bertahap, without altering the facts of the original article.
