Berita Hari Ini – 06 Mei 2026 | Medan – Kancah hukum Sumatera Utara kembali menjadi titik fokus publik setelah serangkaian peristiwa yang melibatkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Dari pelantikan pejabat tinggi hingga penyelidikan internal atas dugaan pelanggaran etika, dinamika ini menggambarkan tantangan internal lembaga peradilan di provinsi ini.
Pelantikan Pejabat Baru
Pada awal bulan ini, Kejati Sumut menggelar upacara resmi untuk melantik Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Aspidum, serta pimpinan tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) yang tersebar di berbagai kabupaten. Upacara yang dilaksanakan di gedung Kejaksaan Tinggi Medan dihadiri oleh pejabat provinsi, perwakilan DPRD, serta tokoh masyarakat. Penetapan susunan kepengurusan baru diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar unit dalam rangka meningkatkan kinerja penegakan hukum di seluruh Sumatera Utara.
- Wakil Kepala Kejati: Aspidum
- Kepala Kejari Medan
- Kepala Kejari Binjai
- Kepala Kejari Langkat
- Kepala Kejari Simalungun
- Kepala Kejari Deli Serdang
- Kepala Kejari Tapanuli Selatan
- Kepala Kejari Mandailing Natal (Madina)
Pengangkatan ini sekaligus menjadi ajang penegasan visi Kejati Sumut untuk mengoptimalkan layanan publik, mempercepat proses peradilan, serta meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara.
Pemeriksaan Kasus Perselingkuhan Jaksa Madina
Tak lama setelah pelantikan, sorotan beralih ke kasus internal yang melibatkan seorang jaksa berinisial MP dari Kejari Mandailing Natal (Madina). MP ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perselingkuhan dengan seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru saja diterima di Kejari yang sama. Penyelidikan awal dilakukan oleh bagian Pengawasan Kejati Sumut, dipimpin oleh Kasi Penkum Rizaldi.
Rizaldi menjelaskan bahwa proses klarifikasi masih berlangsung. “Kami sedang mengumpulkan keterangan dari semua pihak terkait, termasuk saksi yang mengetahui fakta sebenarnya,” ujarnya dalam pernyataan resmi. Jika terbukti bersalah, MP akan dikenai sanksi administratif atau disiplin sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung. Sebaliknya, apabila tidak ada bukti yang cukup, proses pemeriksaan akan dihentikan.
Tuntutan Advokat dan Pengawasan Internal
Kasus MP bukan satu‑satunya persoalan etika yang menimpa Kejati Sumut. Beberapa minggu sebelumnya, advokat Tommy Aditia Sinulingga mengajukan laporan kepada Kejagung mengenai tiga oknum jaksa yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam penanganan berkas perkara. Advokat mengklaim bahwa proses penetapan P21 terhadap tersangka tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kebebasan yang tidak beralasan.
Walaupun detail lengkap laporan tersebut belum dipublikasikan secara luas karena keterbatasan akses, insiden ini menambah tekanan pada Kejati Sumut untuk menegakkan standar etika yang lebih ketat. Kejari diharapkan dapat mengoptimalkan mekanisme pengawasan internal, termasuk audit berkala dan pelatihan kode etik bagi seluruh aparat penegak hukum.
Reaksi Masyarakat dan Langkah Ke Depan
Berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi non‑pemerintah dan kalangan akademisi hukum, menilai bahwa pengangkatan pejabat baru sekaligus penanganan kasus internal harus berjalan secara terbuka dan akuntabel. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penyelidikan, serta perlunya laporan publik yang dapat diakses untuk menjaga kepercayaan publik.
Keputusan Kejati Sumut untuk melanjutkan klarifikasi dan menyiapkan rekomendasi disiplin bagi jaksa yang terlibat menunjukkan komitmen institusi dalam menegakkan integritas. Di sisi lain, pemerintah provinsi berjanji akan memperkuat dukungan sumber daya manusia dan teknologi informasi guna mempercepat proses pengawasan serta mencegah terulangnya kasus serupa.
Dengan latar belakang dinamika tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berada pada titik kritis dimana sinergi antara kepemimpinan baru dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik dan menegakkan supremasi hukum di wilayah tersebut.
