Berita Hari Ini – 07 Mei 2026 | Jakarta, 7 Mei 2026 – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Anies Baswedan menyoroti penyebab menurunnya kepercayaan rakyat pada para pemimpin negara. Dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara, Anies menyampaikan bahwa penurunan kepercayaan bukan sekadar fenomena temporer, melainkan hasil akumulasi kebijakan yang belum memenuhi ekspektasi publik, terutama di bidang energi, penegakan hukum, dan transparansi.
Data Survei NRI Menunjukkan Tingkat Kepuasan Tinggi, Namun Ada Celah Kritis
Direktur Nusantara Riset Indonesia (NRI), Deni Yusup, memaparkan hasil survei terbaru yang menilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi menghasilkan angka kepuasan sebesar 80,17 persen, dengan hanya 7,33 persen yang tidak puas dan 12,50 persen yang tidak memberi jawaban.
Namun, di balik angka positif tersebut, terdapat sejumlah isu yang menonjol sebagai penyebab ketidakpuasan. Deni menjelaskan bahwa 13 persen responden menilai korupsi dan lemahnya penegakan hukum sebagai faktor utama menurunnya kepercayaan, sementara 10 persen mengkritik regulasi yang belum maksimal.
Anies Menyuarakan Analisisnya
Menanggapi data tersebut, Anies menegaskan bahwa meskipun indeks kepuasan tampak kuat, kepercayaan rakyat tetap rapuh bila kebijakan tidak merespons kebutuhan dasar masyarakat. “Ketahanan energi memang menjadi poin tertinggi dalam kepuasan publik, tetapi ketergantungan pada sumber energi yang belum berkelanjutan dapat menimbulkan keraguan jangka panjang,” ujar Anies.
Ia menambahkan bahwa masalah korupsi, meski telah diangkat dalam survei, masih menjadi penghalang utama. “Jika penegakan hukum tidak konsisten, rasa aman dan kepercayaan publik akan terus tergerus,” tegas Anies, menyoroti pentingnya reformasi sistem peradilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Faktor-Faktor Penurunan Kepercayaan Rakyat
- Ketahanan energi: Meskipun mendapat persentase tertinggi (19,17%), ketergantungan pada energi fosil dan kurangnya investasi pada energi terbarukan menimbulkan kekhawatiran.
- Korupsi dan penegakan hukum: Sebanyak 13 persen responden menganggap ini sebagai penyebab utama penurunan kepercayaan.
- Regulasi tidak optimal: 10 persen menilai regulasi yang belum memadai menghambat pelayanan publik.
- Koordinasi pemerintahan: 9,5 persen menyoroti kurangnya sinergi antar lembaga.
- Kesejahteraan dan pendidikan: Masing-masing 9 persen menilai perlunya peningkatan di sektor ini.
Langkah Konkret yang Diusulkan Anies
Anies mengusulkan serangkaian langkah untuk memperbaiki persepsi publik:
- Meningkatkan investasi pada energi terbarukan dan mempercepat transisi energi.
- Memperkuat lembaga antikorupsi dengan wewenang yang lebih besar serta meningkatkan akuntabilitas pejabat publik.
- Meninjau kembali regulasi sektoral agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
- Mengoptimalkan koordinasi antar kementerian melalui sistem monitoring berbasis data.
- Memperluas program kesejahteraan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dalam penutupannya, Anies menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. “Kepercayaan rakyat tidak dapat dibangun hanya lewat angka, melainkan melalui aksi nyata yang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan mengintegrasikan temuan survei NRI dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan, pemerintah diharapkan dapat menanggulangi faktor-faktor yang menggerus kepercayaan rakyat, sekaligus memperkuat legitimasi politik di tengah dinamika sosial‑ekonomi yang terus berubah.
