Ummat Kecam Komdigi hapus video Amien Rais: Tuduhan Fitnah Pecah Gaduh
Berita Hari Ini – 07 Mei 2026 | Partai Ummat pada Rabu (6/5/2026) melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menghapus video Ketua Majelis Syura Amien Rais di platform YouTube. Video tersebut menyinggung kedekatan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dengan Presiden Prabowo Subianto, menimbulkan perdebatan publik yang kemudian berujung pada tindakan sensor digital.
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menilai kebijakan Komdigi sebagai tindakan yang diambil tanpa dasar ilmiah yang kuat. “Ada kepincangan logika dari respons Komdigi terhadap video Pak Amien Rais tentang Setkab Teddy,” kata Ridho dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa keputusan “Komdigi hapus video” tersebut tidak melalui proses validasi, kajian ilmiah, atau mekanisme hukum yang transparan.
Penilaian Ridho terhadap pernyataan Menkomdigi
Menkomdigi, Meutya Hafid, menyatakan video tersebut mengandung hoaks, fitnah, ujaran kebencian, serta merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara. Ridho menilai istilah‑istilah tersebut dipakai secara subjektif tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. “Siapa yang berhak menentukan apa fakta atau bukan fakta? Apakah Menteri Komdigi atau kementerian, dan apa dasar atau referensinya?” tanyanya.
Ridho menambahkan, jika kesimpulan semacam itu tidak melalui proses pembuktian yang sah, maka pernyataan tersebut menjadi lemah dan dapat menimbulkan kegaduhan publik. Ia menyoroti bahwa pernyataan resmi kementerian telah disebarkan luas, sehingga publik menerima penilaian tersebut sebagai kebenaran mutlak.
Implikasi terhadap kebebasan berpendapat
Penghapusan video dianggap oleh Ummat sebagai bentuk sensor yang berlebihan dan indikasi sikap pemerintah yang anti‑kritik. “Sensor seperti ini saya khawatirkan adalah bahasa tubuh pemerintah yang anti‑kritik dan enggan berdialog, dengan cara buru‑buru mengambil tindakan,” ujar Ridho. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini mengingatkan pada masa sebelum Reformasi 1998, ketika kebebasan berpendapat dibatasi secara ketat.
Partai Ummat juga menuntut Komdigi untuk memfokuskan upaya pada isu‑isu digital yang lebih mendesak, seperti pornografi dan judi online, daripada menghabiskan sumber daya untuk menanggapi kritik politik yang belum terbukti kebenarannya.
Reaksi publik dan prospek selanjutnya
Sejumlah netizen menanggapi keputusan Komdigi dengan kekecewaan, menyebut langkah tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga regulator digital. Mereka menuntut adanya mekanisme independen yang dapat menilai konten digital secara objektif sebelum keputusan penghapusan diambil.
Sementara itu, pihak Komdigi belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai metodologi penilaian konten yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Ridho menuntut transparansi penuh serta adanya dialog terbuka antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil.
Kasus ini menambah daftar kontroversi seputar regulasi digital di Indonesia, menyoroti tantangan antara menjaga keamanan siber dan melindungi kebebasan berpendapat. Kedepannya, pengawasan terhadap keputusan “Komdigi hapus video” akan menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi digital di tanah air.
