DEN Ingatkan: Harga Pertamax Harus Naik Bertahap, Ini Risiko Besar bagi Konsumen!

Berita Hari Ini – 07 Mei 2026 | Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat menegaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) tidak dapat dilakukan secara mendadak. Menurutnya, setiap kenaikan harus direncanakan secara bertahap dengan perhitungan dampak sosial‑ekonomi yang matang.

Firman menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan harga Pertamax harus disertai dengan persiapan bantuan sosial tambahan, serta beban‑beban lain yang dapat ditanggung pemerintah. “Jika ada skenario kenaikan, harusnya bertahap dan disiapkan bantuan sosial,” ujarnya dalam wawancara di IDN Times, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Alasan Penyesuaian Harus Bertahap

Beberapa faktor menjadi pertimbangan utama DEN:

• Risiko perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi bila selisih harga terlalu besar.
• Potensi peningkatan beban subsidi pemerintah jika masyarakat beralih dari Pertamax ke Pertalite.
• Kebutuhan menjaga kestabilan harga BBM dan LPG bersubsidi, yang kini lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke bawah.

Contohnya, jika pemerintah menahan harga Pertalite sementara harga Pertamax dinaikkan, konsumen dengan kendaraan standar cenderung beralih ke Pertalite karena perbedaan spesifikasi yang tidak signifikan. Perpindahan ini akan menambah beban subsidi, berlawanan dengan tujuan menurunkan defisit anggaran.

Perbandingan dengan Pertamax Turbo

Pertamax Turbo (RON 98) memiliki spesifikasi kendaraan khusus yang membuat peralihan ke BBM bergrade lebih rendah menjadi kurang praktis. Oleh karena itu, kenaikan harga Pertamax Turbo tidak menimbulkan dampak sosial yang sama signifikan seperti pada Pertamax reguler.

Firman menambahkan, “Kalau Pertamax ke Pertalite kan sebenarnya relatif mudah berganti. Jadi kita harus menghitung benar‑benarnya,” menegaskan pentingnya analisis komprehensif sebelum mengambil keputusan.

Strategi Pemerintah dalam Menahan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah saat ini telah menahan harga BBM dan LPG bersubsidi sebagai respons terhadap dinamika sosial‑ekonomi. DEN menilai langkah ini tepat karena kelompok menengah ke bawah kini menjadi penerima manfaat utama subsidi energi.

Selama sepuluh tahun terakhir, pergeseran demografis penerima subsidi telah terjadi; dulu kelompok menengah ke atas lebih banyak menikmati subsidi, kini kebalikan yang terjadi. Kebijakan harga yang tidak hati‑hati dapat memperburuk ketimpangan dan menambah tekanan pada keuangan negara.

Rekomendasi Kebijakan

DEN mengusulkan beberapa langkah konkret untuk mendukung penyesuaian harga yang bertahap:

1. Penetapan kenaikan harga dalam beberapa fase, dengan interval waktu yang jelas.
2. Penyediaan bantuan sosial bersifat targeted bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang paling terdampak.
3. Monitoring real‑time atas pergerakan konsumsi BBM untuk mengidentifikasi pergeseran pola pembelian.
4. Koordinasi lintas kementerian (Energi, Keuangan, Sosial) untuk menyeimbangkan beban subsidi.

Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat meminimalkan risiko perpindahan konsumen, menjaga stabilitas pasar energi, serta melindungi kelompok rentan dari beban biaya yang berlebih.

Kesimpulannya, kebijakan kenaikan harga Pertamax harus dilaksanakan secara bertahap, didukung oleh analisis data yang cermat dan kebijakan sosial yang memadai. Pendekatan yang berhati‑hati akan mengurangi tekanan pada subsidi, menghindari pergeseran konsumsi yang merugikan, serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional.