Bamsoet Tekankan Pancasila sebagai Kompas Strategis Menghadapi Konflik Geopolitik Global

Berita Hari Ini – 04 April 2026 | Jakarta, 4 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa nilai‑nilai Pancasila harus dijadikan kompas strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh para pejabat kementerian, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil.

Menurut Bamsoet, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologis negara, melainkan juga sebagai landasan moral dan politik yang dapat menuntun kebijakan luar negeri Indonesia. “Pancasila memuat nilai kebersamaan, keadilan, dan perdamaian yang sangat relevan dalam mengelola hubungan internasional di tengah persaingan kekuatan besar,” ujarnya.

Menanggapi Ketegangan Global

Situasi geopolitik saat ini ditandai oleh persaingan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia, serta meningkatnya konflik regional di Asia‑Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Bamsoet menyoroti beberapa contoh konkret, antara lain ketegangan di Laut China Selatan, krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina, serta perselisihan perdagangan yang melibatkan blok‑blok ekonomi besar.

Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap mengedepankan prinsip non‑blok dan kedaulatan, namun dengan pendekatan yang didasarkan pada nilai‑nilai Pancasila. “Kita tidak dapat bersikap pasif. Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap pro‑aktif, mengedepankan dialog, serta mengutamakan kepentingan bersama,” tambahnya.

Strategi Berbasis Pancasila

Bamsoet memaparkan tiga pilar strategis yang akan menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia ke depan:

• Diplomasi Moral: Memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator netral dalam konflik, dengan menekankan nilai keadilan dan kemanusiaan.
• Kemandirian Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sumber energi luar negeri melalui pengembangan energi terbarukan dan diversifikasi perdagangan.
• Keamanan Regional: Meningkatkan kerja sama pertahanan dengan negara‑negara ASEAN dan melibatkan unsur multilateral untuk menjaga stabilitas wilayah.

Ketiga pilar tersebut diyakini akan menegakkan citra Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai‑nilai luhur, sekaligus meningkatkan daya tawar dalam negosiasi internasional.

Respon Akademisi dan Praktisi

Berbagai pakar hubungan internasional memberikan respons positif terhadap pernyataan Bamsoet. Prof. Dr. Hadi Supriyadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, mencatat bahwa “mengaitkan kebijakan luar negeri dengan nilai‑nilai dasar bangsa dapat memperkuat legitimasi domestik sekaligus meningkatkan kepercayaan internasional.” Sementara itu, mantan duta besar Indonesia untuk PBB, Dr. Rini Suryani, menambahkan bahwa pendekatan berbasis Pancasila dapat menjadi “model baru bagi negara‑negara berkembang yang mencari alternatif selain aliansi tradisional.”

Implementasi di Tingkat Praktis

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah berencana meluncurkan serangkaian program, antara lain:

1. Penyusunan dokumen kebijakan luar negeri yang menekankan nilai Pancasila dalam setiap keputusan strategis.
2. Peningkatan pelatihan diplomat dengan modul etika Pancasila dan studi kasus konflik global.
3. Penguatan peran lembaga think‑tank nasional dalam memberikan rekomendasi berbasis nilai kebangsaan.

Selain itu, kementerian terkait akan memperkuat koordinasi dengan lembaga keamanan dalam rangka mengantisipasi ancaman siber dan terorisme yang dapat memanfaatkan ketegangan geopolitik.

Dengan menegaskan peran Pancasila sebagai kompas strategis, Bamsoet berharap Indonesia dapat berkontribusi secara konstruktif dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjadi landasan kebijakan, tetapi juga memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi yang cepat.