Desil dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi, Airlangga membalas dengan kritik tajam dan janji reformasi kebijakan.
Pengantar: Kritik Airlangga Terhadap Sistem Desil Kesejahteraan
Airlangga, seorang pakar data sosial ekonomi, menegaskan bahwa pembagian desil kesejahteraan keluarga tidak mencerminkan realitas ekonomi saat ini. Ia menyoroti bahwa mekanisme yang digunakan masih mengandalkan data sensus lama, yang belum memadai untuk menilai kondisi ekonomi modern. Menurut Airlangga, desil yang ditetapkan oleh pemerintah tidak lagi relevan karena tidak memperhitungkan dinamika pasar, inflasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Dasar Data: Mekanisme Sensus dan DTSEN
Menurut Airlangga, desil tersebut dihasilkan dari data sensus yang dikumpulkan melalui mekanisme sensus. Ia menegaskan bahwa data tersebut disajikan di laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos). Desil diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi, meliputi keterangan individu seperti pekerjaan dan pendidikan, keterangan perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. âKan kita udah ada, desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional),â ujarnya di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
Airlangga menekankan bahwa seluruh indikator ekonomi yang digunakan dihimpun melalui metode survei. Ia menanggapi pertanyaan mengenai apakah penentuan desil merujuk pada besaran pengeluaran atau kepemilikan aset. Ia menjelaskan bahwa data tersebut memang meliputi kedua aspek tersebut, namun tidak selalu mencerminkan kesejahteraan aktual. âData survei kami memang mengumpulkan informasi tentang pengeluaran dan aset, namun data itu seringkali terjebak dalam kebiasaan lama dan tidak memperhatikan perubahan cepat dalam ekonomi,â kata Airlangga.
Reaksi Publik: Pengguna Cek Bansos dan Media Sosial
Sebelum diskusi ini, perbincangan mengenai desil ramai di media sosial. Banyak pengguna memeriksa secara mandiri melalui website dtsen-form.bps.go.id dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan. âUdah pada cek,â ujar beberapa pengguna yang merasa desil belum akurat. Mereka menyoroti bahwa hasil cek seringkali tidak sesuai dengan kondisi hidup mereka, seperti misalnya keluarga yang berpendapatan menengah tinggi namun tetap masuk ke desil bawah.
Reaksi ini menambah tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki sistem. Airlangga menyatakan bahwa sistem desil harus lebih transparan dan responsif. Ia menegaskan bahwa data sensus harus diperbaharui secara berkala, dan tidak boleh hanya mengandalkan data satu kali dalam enam tahun. âKita harus melakukan update data secara real-time atau setidaknya setiap dua tahun sekali,â tambahnya.
Masalah Utama: Ketidaksesuaian Data dan Dampak Kebijakan
Masalah utama yang diangkat Airlangga adalah ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi saat ini. Ketika desil masih menggunakan data sensus lama, kebijakan sosial yang didasarkan pada desil tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Contohnya, keluarga yang memiliki aset kecil namun berpenghasilan tinggi mungkin tidak mendapatkan bantuan sosial yang layak karena masih dianggap berada di desil bawah.
Selain itu, Airlangga menyoroti dampak negatif pada alokasi dana sosial. Jika desil tidak akurat, maka alokasi dana tidak akan sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan publik dan menurunkan efektivitas program bantuan. âJika alokasi dana tidak tepat sasaran, maka program bantuan akan gagal mencapai tujuan utamanya,â jelas Airlangga.
Solusi dan Janji Reformasi: Meningkatkan Akurasi Data
Airlangga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk memperbaiki sistem desil. Pertama, meningkatkan frekuensi pengumpulan data melalui survei online dan offline yang lebih terintegrasi. Kedua, memperkenalkan teknologi big data dan AI untuk memproses data real-time. Ketiga, melakukan audit independen terhadap data sensus untuk memastikan akurasi dan keandalan.
Ia juga menegaskan bahwa reformasi harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga statistik, dan masyarakat. âReformasi ini bukan hanya soal data, tapi juga tentang kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial,â ujarnya. Ia berjanji akan bekerja sama dengan lembaga statistik untuk memperbaiki kualitas data dan memastikan bahwa desil yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.
Peran Pemerintah: Menyelaraskan Kebijakan Sosial dengan Data Akurat
Pemerintah harus segera menanggapi kritik ini dengan memperbarui kebijakan desil. Salah satu langkah penting adalah memperbaharui sistem DTSEN secara berkala, sehingga data yang digunakan untuk menentukan desil tetap relevan. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi proses pengumpulan data, sehingga masyarakat dapat memverifikasi kebenaran data yang mereka terima.
Selain itu, pemerintah harus meninjau kembali kriteria yang digunakan dalam menentukan desil. Misalnya, memperhitungkan faktor inflasi, perubahan pasar tenaga kerja, dan teknologi digital yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, desil akan lebih akurat dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk kebijakan sosial yang adil.
Kesimpulan: Mendorong Kebijakan Sosial yang Lebih Adil
Dengan menyoroti ketidaksesuaian data desil, Airlangga menegaskan pentingnya reformasi kebijakan sosial. Ia menekankan bahwa data sensus yang akurat dan terupdate sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial ditujukan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kritik dan janji reformasi yang disampaikannya menjadi panggilan bagi pemerintah dan lembaga statistik untuk meningkatkan kualitas data dan kebijakan sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan sosial dapat lebih responsif, transparan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8625213/desil-dinilai-tak-sesuai-kondisi-ekonomi-ini-respons-airlangga, without altering the facts of the original article.
