Sinkronisasi Program Pusat‑Daerah Jadi Kunci RKP, Wamendagri Bima Tekankan Pentingnya
Berita Hari Ini – 21 Agustus 2026 | Jakarta, 21 Agustus 2026 – Pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Wamendagri Bima menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat tinggi kementerian, gubernur, serta perwakilan lembaga perencanaan daerah.
Sinergi Pusat‑Daerah Sebagai Pilar Utama RKP
Menurut Bima, proses penyusunan RKP tidak dapat dipisahkan dari keterpaduan kebijakan di tingkat nasional dan lokal. “Tanpa sinkronisasi program yang solid, upaya pembangunan akan terfragmentasi, mengurangi efektivitas anggaran, dan menghambat pencapaian target pembangunan nasional,” ujar Wamendagri tersebut.
Ia menambahkan bahwa pengalaman HUT ke-81 Kemendagri yang dipimpin oleh Wamendagri Ribka Haluk menjadi contoh nyata bagaimana sinergi dapat memperkuat ketahanan bencana. Ribka menyoroti gempa magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026, menekankan perlunya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat respons dan rehabilitasi.
Langkah-Langkah Konkret untuk Mewujudkan Sinkronisasi Program
- Pemetaan Prioritas Nasional – Mengidentifikasi program prioritas yang harus diimplementasikan secara bersamaan oleh pemerintah pusat dan daerah.
- Forum Koordinasi Berkala – Membentuk rapat koordinasi bulanan antara Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan perwakilan daerah untuk meninjau progres dan mengatasi hambatan.
- Penguatan Sistem Informasi – Mengintegrasikan data perencanaan daerah ke dalam platform digital terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak terkait.
- Pelatihan Kapasitas Daerah – Menyelenggarakan program pelatihan bagi aparat daerah dalam penyusunan RKP yang selaras dengan kebijakan pusat.
Penguatan Ketahanan Bencana Melalui RKP
RKP 2027 menempatkan mitigasi bencana sebagai salah satu pilar utama. Bima menegaskan bahwa sinkronisasi program antara pusat dan daerah akan memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat mobilisasi bantuan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
“Kita tidak dapat menunggu bencana terjadi untuk belajar. Pengalaman gempa NTT harus menjadi pelajaran bagi seluruh wilayah Indonesia agar tata kelola bencana terintegrasi dalam setiap program pembangunan,” kata Bima.
Harapan Terhadap Implementasi
Wamendagri Bima mengakhiri sambutannya dengan harapan bahwa seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat menumbuhkan budaya kolaboratif. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program, serta mengajak semua pihak untuk menilai kinerja melalui indikator yang telah disepakati bersama.
Dengan menekankan sinkronisasi program, diharapkan RKP 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, melainkan instrumen yang mampu menggerakkan perubahan nyata di lapangan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat ketahanan nasional.
