Penggeledahan Rumah Ono Surono: Pengacara Ungkap Kejanggalan Uang Arisan dan CCTV Mati

Berita Hari Ini – 05 April 2026 | Jakarta, 4 April 2026 – Penggeledahan rumah mantan pejabat KPK, Ono Surono, yang dilaksanakan pada pekan lalu menuai sorotan tajam setelah tim kuasa hukumnya mengungkapkan serangkaian kejanggalan yang dianggap mengaburkan proses penyidikan. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan oleh pengacara senior, Dwi Prasetyo, sejumlah bukti penting seperti uang hasil arisan keluarga dan rekaman CCTV rumah korban diduga hilang atau dinonaktifkan sebelum tim penyidik dapat mengaksesnya.

Latihan Penggeledahan dan Tuduhan Pelanggaran KUHAP

Penggeledahan dilakukan oleh tim KPK yang dipimpin oleh penyidik senior, dengan tujuan mengamankan barang bukti terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Namun, pihak keluarga Ono Surono menilai prosedur tersebut melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengacara mengklaim bahwa petugas tidak menampilkan surat perintah yang sah, serta tidak memberikan salinan resmi kepada pemilik rumah. “Kami tidak pernah melihat surat perintah yang memenuhi syarat formal, sehingga menimbulkan keraguan atas legalitas tindakan ini,” ujar Dwi dalam konferensi pers di kantor hukum mereka.

Uang Arisan yang Menghilang

Salah satu poin krusial yang diangkat adalah hilangnya uang arisan yang selama ini disimpan dalam sebuah brankas kecil di ruang tamu. Arisan tersebut merupakan tradisi keluarga yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade, dengan total dana mencapai sekitar Rp 150 juta. Menurut keterangan anggota keluarga, brankas tersebut masih terkunci pada saat tim KPK memasuki rumah, namun ketika barang bukti dibuka, sejumlah uang tidak ditemukan.

Dwi menegaskan, “Kami telah menginventarisasi uang arisan sebelum penggeledahan, dan setelah tim penyidik meninggalkan lokasi, jumlah uang yang tercatat berkurang secara signifikan. Ini menimbulkan dugaan bahwa ada pihak internal yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil uang.” Pengacara menambahkan bahwa permintaan rekaman CCTV untuk membuktikan kronologis kejadian belum dipenuhi oleh KPK.

CCTV Dimatikan Secara Misterius

Rumah Ono Surono dilengkapi dengan sistem CCTV berkapasitas tinggi yang terhubung ke jaringan rumah. Menurut saksi mata, sistem CCTV tiba‑tiba mati pada saat tim penyidik mulai melakukan pencarian barang bukti. Teknisi keamanan independen yang dipanggil kemudian melaporkan adanya gangguan pada perangkat keras yang tidak dapat dijelaskan secara teknis.

“Kami menemukan bahwa beberapa kamera mengalami pemadaman total, sementara rekaman yang ada terpotong pada jam 14.30, tepat sebelum tim KPK memasuki rumah,” ujar Rudi Hartono, teknisi yang menangani perbaikan. Dwi menuduh bahwa pemadaman tersebut kemungkinan disengaja untuk menghilangkan bukti visual yang dapat memperkuat argumen keluarga.

Reaksi KPK dan Penjelasan Resmi

Pihak KPK memberikan pernyataan singkat melalui juru bicara, menegaskan bahwa semua prosedur penggeledahan telah sesuai dengan peraturan perundang‑undangan. “Kami berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas. Semua barang bukti yang ditemukan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar juru bicara tersebut.

Namun, KPK belum mengeluarkan klarifikasi resmi terkait hilangnya uang arisan atau gangguan pada sistem CCTV. Sejumlah pakar hukum menilai bahwa ketidakjelasan tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi anti‑korupsi.

Analisis Ahli dan Implikasi Politik

Prof. Dr. Ahmad Fauzi, pakar hukum pidana di Universitas Indonesia, menyatakan bahwa jika tuduhan kejanggalan terbukti, hal ini dapat menjadi bukti pelanggaran prosedural yang serius. “Kepatuhan pada KUHAP adalah landasan legitimasi setiap penyidikan. Pelanggaran dapat berujung pada pembatalan barang bukti dan bahkan menimbulkan tindakan hukum terhadap aparat penegak hukum,” katanya.

Di sisi lain, pihak politik menilai bahwa kasus ini dapat dimanfaatkan oleh oposisi untuk menekan pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi. “Penggeledahan yang tidak transparan memberi ruang bagi spekulasi dan politik hitam,” ujar seorang analis politik senior, Lestari Wulandari.

Langkah Selanjutnya

• Pengacara Ono Surono akan mengajukan permohonan peninjauan kembali prosedur penggeledahan ke Pengadilan Negeri.
• KPK dijadwalkan mengirimkan laporan lengkap mengenai barang bukti yang disita, termasuk audit keuangan arisan.
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan melakukan audit internal terkait gangguan CCTV.
• Pengawasan independen oleh lembaga hak asasi manusia akan dimintakan untuk menilai kepatuhan prosedur hukum.

Kasus penggeledahan rumah Ono Surono menyoroti betapa pentingnya integritas prosedural dalam penegakan hukum. Jika temuan kejanggalan terbukti, implikasinya tidak hanya berdampak pada proses hukum terhadap individu terkait, melainkan juga pada persepsi publik terhadap institusi anti‑korupsi di Indonesia. Sebagai penutup, masyarakat menanti kejelasan faktual dari semua pihak agar kepercayaan terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan.